Ekonomi dan Bisnis

Marak PHK Massal Perbankan akibat AI, Pekerja 'Back Office' Jadi Kelompok Paling Rentan

Network — Kaltim Today 25 Mei 2026 07:28
Marak PHK Massal Perbankan akibat AI, Pekerja 'Back Office' Jadi Kelompok Paling Rentan
Ilustrasi. (Freepik)

Kaltimtoday.co - Dua raksasa perbankan global, HSBC dan Standard Chartered, mulai secara terbuka mengakui dampak besar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap lanskap dunia kerja. Perkembangan teknologi ini diproyeksikan akan memicu pengurangan ribuan karyawan dalam beberapa tahun mendatang.

CEO HSBC, Georges Elhedery, meminta para pegawainya untuk tidak menolak ataupun melawan perkembangan AI di industri perbankan. Menurutnya, teknologi mutakhir tersebut memang akan menghapus sejumlah pos pekerjaan konvensional, namun di sisi lain juga akan menciptakan jenis pekerjaan baru.

“Kita semua tahu generative AI akan menghancurkan pekerjaan tertentu dan menciptakan pekerjaan baru,” kata Elhedery saat memberikan penjelasan kepada karyawan HSBC, dilansir dari Reuters, Senin (25/5/2026).

Elhedery juga mengimbau agar para pegawai tidak merasa cemas atau terbebani secara berlebihan dalam menghadapi disrupsi teknologi ini. AI dinilai justru dapat membantu meningkatkan produktivitas para pekerja. Saat ini, HSBC tercatat mempekerjakan lebih dari 211.000 orang di seluruh dunia.

Sementara itu, Standard Chartered secara resmi mengumumkan rencana pemangkasan hampir 8.000 posisi pekerjaan seiring dengan masifnya penggunaan teknologi AI di internal perusahaan. Langkah efisiensi tersebut diproyeksikan menyasar fungsi-fungsi kerja tertentu.

CEO Standard Chartered, Bill Winters, menyebutkan perusahaan akan memangkas sekitar 15 persen posisi di fungsi korporasi hingga tahun 2030 mendatang. Posisi yang diperkirakan paling terdampak dari kebijakan otomatisasi ini berasal dari bagian operasional belakang atau back office.

Pernyataan Winters sebelumnya sempat menuai perhatian publik setelah dirinya menyebut bahwa teknologi AI akan menggantikan posisi tenaga kerja bernilai rendah (lower-value human capital). Merespons reaksi atas pernyataan tersebut, Winters langsung mengirimkan memo internal untuk menegaskan bahwa perusahaan tetap menghargai kontribusi seluruh karyawan.

Berdasarkan laporan analis dari Morgan Stanley, perusahaan di sektor perbankan, teknologi, dan jasa profesional global tercatat telah memangkas sekitar satu dari 20 pekerja dalam setahun terakhir akibat penggunaan AI. Pekerja offshore yang menangani layanan teknologi informasi di negara seperti India dan Polandia menjadi kelompok yang paling terdampak.

Sejumlah bank besar yang selama ini cenderung enggan membahas secara terbuka mengenai skala pengurangan tenaga kerja akibat AI kini mulai mengubah sikap. Goldman Sachs pada Oktober 2025 lalu dilaporkan telah memberikan sinyal potensi pengurangan pegawai dan perlambatan perekrutan baru seiring perluasan adopsi AI.

Di sisi lain, CEO Wells Fargo, Charlie Scharf, menyatakan bahwa hingga akhir tahun lalu perusahaannya belum melakukan pengurangan jumlah pegawai akibat AI. Kendati demikian, ia mengakui bahwa tingkat produktivitas perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan berkat implementasi teknologi tersebut.

Meningkatnya tren penggunaan AI untuk efisiensi tenaga kerja ini memicu kekhawatiran baru mengenai risiko penolakan dari internal pekerja. Menanggapi hal tersebut, Winters memastikan bahwa karyawan Standard Chartered yang ingin menjalani pelatihan ulang (reskilling) akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Peringatan juga datang dari akademisi Oxford Internet Institute, Fabian Braesemann. Ia mengingatkan korporasi agar tidak terlalu agresif dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena perusahaan diprediksi tetap membutuhkan tenaga kerja manusia untuk mengimbangi realisasi produktivitas AI.

Sentimen serupa tecermin dalam riset Institute for Artificial Intelligence di King’s College London. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa enam dari 10 warga Inggris percaya AI akan menghilangkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan menciptakan lapangan kerja baru, sementara satu dari lima responden khawatir fenomena ini dapat memicu keresahan sosial.

[RWT] 



Berita Lainnya