Kaltimtoday.co, Balikpapan – Guna mempertajam materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan berinisiatif melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Balikpapan, Kaltim.

Rombongan Pansus III yang diketuai H. Abidinsyah bersama anggota dan mitra kerjanya di Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan diterima oleh Plt. Kepala P3EK Dzulqurnain Daulay di ruang rapat Kantor P3EK Balikpapan, Jumat (11/12/2020).

Ketua Pansus III, H. Abidinsyah di sela pertemuan mengatakan, ada banyak hal penting yang didapat. Pertama yang menjadi kunci jasa lingkungan adalah secara implisit, jasling harus memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat dan bisa menghasilkan PAD. Kedua, ada banyak hal yang masih perlu digali lagi untuk pengayaan raperda jasling tersebut.

“Nanti, kami akan masukan instrumen-instrumen seperti pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pengelolaan IPAL dan juga persampahan ke dalam raperda jasling ini ke depan," ucap politisi kawakan dari Partai Demokrat ini.

Senada, Agus Mawardi Anggota Pansus menambahkan, pertemuan ini bagus dan sangat bermanfaat sebagai masukan bagi Pansus III. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan untuk mempertajam materi Raperda Jasling yang dibuat, antara lain pemanfaatan dalam aspek ekonomi lingkungan, instrumen lingkungan dan akhirnya ke jasa lingkungan. Misalnya terkait pengelolaan limbah B3 dan persampahan bisa digunakan sebagai jasa lingkungan.

“Dan yang terpenting, tujuan akhir Perda ini berguna untuk meningkatkan PAD”, tandas politisi Partai Kabangkitan Bangsa Dapil 2 Kabupaten Banjar.

Sebelumnya,. Plt. Kepala P3EK Balikpapan Djulqurnain Daulay mengatakan, contoh konkrit hal-hal yang bisa diatur dalam Perda terkait jasa lingkungan, antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dirinya menyarankan, agar di kawasan industri hendaknya dibangun IPAL bersama yang tujuannya untuk pengelolaan kualitas air di lingkungan industri tersebut.

“Jadi aspek lingkungannya dapat, aspek ekonominya dapat dan daerah bisa memetik jasa lingkungannya dengan retribusi," ujarnya.

Selain itu, mantan Kasubdit Perijinan Limbah B3 ini menambahkan, industri tambang yang menghasilkan limbah B3 juga dapat dikenakan retribusi jasa lingkungan.

“Intinya, kalau ada perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang berasal dari muatan lokal, maka daerah berhak memetik retribusi dalam konteks jasa lingkungan," tandasnya.

[MRH | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]