Oleh: Renaldi Saputra (Ketua Himagrotek Unmul)

Kaltim yang juga merupakan salah satu daerah terdampak Covid-19 maka dalam memperingati Hari Bumi 22 April 2021 lalu tidak hanya menyinggung soal aktivitas pertambangan, soal sampah dan limbah tapi Covid-19 juga menjadi momentum bersama untuk merefleksikan kembali hubungan manusia dengan lingkungan. Sebab terjadinya pandemi ini berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia khususnya para pemangku kebijakan.

Kalimantan Timur yang merupakan paru-paru dunia adalah salah satu provinsi paling mematikan bagi warganya. Kenapa mematikan? Pasalnya, sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1894, provinsi yang dulu disebut tanah Borneo ini sudah melakukan ekstraksi pada alamnya sendiri melalaui pembongkaran minyak dan gas alam dan hingga saat ini kegiatan-kegiatan itu masih berjalan, kekayaan alam terus dikeruk. Hingga hari ini, Kaltim masih mengandalkan perekonomian pada penebangan pohon untuk HTI dan HPH, pengerukan batu bara, dan pembukaan perkebunan sawit. 

Dari banyaknya data yang ada di Kaltim seperti maraknya aktivitas pertambangan baik legal maupun ilegal, lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi, kondisi masyarakat di lingkar tambang, kondisi lahan pertanian, pencemaran lingkungan karena limbah dan lainnya. Dari data-data tersebut kita dapat koreksi bersama. Dengan segala bentuk kebijakan baik pusat dan lokal berencana menciptakan ruang hidup yang buruk hingga menakutkan bagi masyarakat. Kita tahu bersama, segala jenis izin ekstraksi akan memberi daya rusak, mengancam, melanggar hukum, dan mematikan kehidupan.

Menolak untuk lupa sejak tahun 2011 hingga sekarang, sudah ada 30 anak lebih yang meninggal di lubang bekas tambang. Ini disebakan karena banyaknya lokasi-lokasi pertambangan yang sudah menyalahi undang-undang, karena berada kurang dari 500 meter dari permukiman warga. Padahal, mengenai lubang-lubang tambang itu semua sudah diatur dalam UU, bahwa 30 hari pasca menambang itu harus ditutup namun faktanya lubang-lubang tambang yang ada justru dibiarkan selama bertahun-tahun.

Tidak hanya aktivitas pertambangan yang saat ini menjadi permasalahan di Kaltim, tetapi ada banyak isu-isu lingkungan lain yang seharusnya juga menjadi prioritas pemerintah untuk bisa diselesaikan. Ada sekitar 10 isu-isu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur di antaranya:

1. Pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
2. Belum tertanganinya pengelolaan limbah padat/sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
Baca Juga: LBH Samarinda Kecam Pembunuhan Masyarakat Adat di Muara Kate, Tuntut Penegakan Hukum Ambil Langkah Tegas
3. Banjir yang terus terjadi setiap tahun disejumblah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara.
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan
5. Kerusakan pesisir dan laut.
Baca Juga: Data Jadi Kunci Sukses, Kolaborasi Tingkatkan Pembangunan Peternakan Kaltim
6. Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batubara.
7. Degradasi hutan
8. Menurunnya keanekaragaman hayati
Baca Juga: PPU Persiapkan Generasi Muda Sambut Ibu Kota Nusantara, Standar Pendidikan Ditargetkan Meningkat
9. Gangguan terhadap kawasan lindung dan dilindungi yang masih sangat tinggi.
10. Belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan/keanekaragaman hayati

Merujuk pada pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim dengan banyaknya isu-isu lingkungan yang belum terselesaikan mungkinkah Kaltim akan semakin baik atau justru malah semakin memburuk dengan didirikannya IKN baru ini.  

Saat ini kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pemerintah banyak mengalami kemunduran khususnya dalam sektor lingkungan. Pemerintah justru mengemas pembangunan-pembanguna yang berdampak pada lingkungan dan cenderung tidak pro terhadap rakyat. Seharusnya pemerintah melakukan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kaltim bukan malah sebaliknya mendirikan IKN di tengah kondisi lingkungan sedang tidak baik.

Maka dari itu, pemerintah perlu ditantang untuk bisa mengatasi isu-isu atau permasalahan lingkungan yang ada di Kaltim karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemulihan bukan IKN.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co