Kaltimtoday.co - Pemerintah menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp33,3 triliun, sehingga total pagunya meningkat dari Rp693 triliun menjadi Rp726,3 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah lainnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan alokasi TKD merupakan bagian dari penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Penambahan dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan pembiayaan daerah, baik untuk penanganan bencana maupun kebutuhan nonbencana.

"Dengan tambahan ini, maka keseluruhannya transfer ke daerah pagunya adalah Rp 726,3 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil merinci, dari total penambahan anggaran tersebut, sebesar Rp10,6 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59/2026. Selain itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana melalui KMK Nomor 198/2026.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran TKD telah mencapai Rp653,2 triliun atau sekitar 90 persen dari total pagu setelah revisi sebesar Rp726,3 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp73,1 triliun yang belum disalurkan hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan jenisnya, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp437,8 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji serta iuran jaminan sosial. Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik serta hibah daerah tercatat sebesar Rp140,4 triliun yang digunakan bagi sektor pendidikan, pembangunan jalan, penyediaan air minum, hingga revitalisasi 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pemerintah juga telah menyalurkan Rp75,4 triliun untuk pos dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan. Suahasil menegaskan bahwa TKD merupakan instrumen vital dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun untuk tahun anggaran 2027, pemerintah menetapkan pagu alokasi TKD sebesar Rp735 triliun, lebih tinggi dibandingkan pagu setelah revisi pada 2026. 

[RWT]