Kaltimtoday.co - Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 14 September 2026. Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970 ini mengemban amanah menggantikan Purbaya sebagai pemimpin otoritas fiskal nasional.

Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil memiliki rekam jejak panjang di sektor pemerintahan maupun akademisi, termasuk pengalaman luas di ranah pengambil kebijakan fiskal negara.

Lulusan UI dan Universitas ternama AS

Di bidang akademik, Suahasil menyelesaikan pendidikan dasar ekonominya dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang magister dan berhasil memperoleh gelar Master of Science (S2) dari Cornell University, Amerika Serikat, pada tahun 1997.

Pendidikan tingkat doktoral (S3) Ph.D. in Economics berhasil diselesaikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

Guru Besar dan Guru Akademis di FEB UI

Karier di dunia pendidikan mengantarkan Suahasil mengabdi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sejak tahun 1999. Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi atau Profesor pada tahun 2009.

Di ranah kepemimpinan akademis, Suahasil pernah menjabat sebagai Kepala Prodi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), hingga Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Pengalaman Panjang di Sektor Pemerintahan

Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) periode 2019–2026. Jabatan Wamenkeu tersebut diembannya di bawah dua kabinet berbeda, yakni Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024.

Karier strategisnya di sektor fiskal diawali saat menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) definitif per Oktober 2016.

Selain itu, Suahasil tercatat aktif dalam pengabdian lintas institusi serta pengawasan pemerintahan. Ia pernah bertugas sebagai Anggota Tim Asistensi Menkeu (2009–2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015), Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K (2010–2015), serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

[RWT]