Kaltimtoday.co, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pembatasan aktivitas dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022, Senin (29/11/2021) lalu.

SE tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi pemerintah pusat berkenaan dengan melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Terhitung mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Pada poin pertama di dalam SE Bupati menjelaskan tentang aktivitas dan mobilisasi masyarakat. Yakni tidak mudik/tidak pulang kampung, dilarang mengadakan kegiatan perayaan dan pemadaman lampu fasilitas umum atau area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan selama periode Natal dan Tahun baru.

 

Baca Juga: Polusi Udara Jakarta Memburuk Pasca-PPKM: Solusi Kendaraan Listrik Dikaji oleh Peneliti

Baca Juga: IKN Berdampak terhadap Peningkatan Produk UMKM di Kutai Kartanegara 

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, melakukan penyekatan akses keluar dan masuk wilayah, rekayasa, razia, pembubaran massa, penutupan aktivitas dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes di lapangan. Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020.

Mengenai penyekatan, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengatakan, nanti akan dicoba dan evaluasi yang paling efektif seperti apa. Tapi kemungkinan akan ada penyekatan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, mengingat diberlakukan PPKM level 3. 

“Sifatnya statistik, tidak langsung kami ambil kebijakan yang frontal tutup. Kami lihat dinamikanya seminggu ini, kalau memang aktivitas masyarakat tinggi, orang dari luar banyak masuk, mungkin kita akan adakan penyekatan seperti dulu lagi,” kata Sunggono, Sabtu (4/12/2021).

Yang pasti, nanti akan ada evaluasi beberapa hari kedepan oleh tim Satgas penanganan Covid-19 di lapangan. Untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang diambil, karena di lapangan akan terlihat hasil seperti apa kondisinya.

[SUP | NON]