Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda kembali menjadwal ulang pembongkaran 234 bangunan di Sungai Karang Mumus (SKM) untuk Segmen Pasar Segiri RT 28.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin telah merencanakan pembongkaran tahap satu akan dilakukan mulai 25 Juni kemarin. Tetapi karena terkendala masalah administrasi untuk pembayaran yang masuk ke rekening warga penerima santunan, maka imbasnya terkendala terhadap tenggang waktu pembongkaran.

Dalam rapat koordinasi, Sugeng minta pembongkaran tidak boleh molor lagi. Oleh karena itu, kata dia Pemkot telah menetapkan mulai Senin depan sudah dilakukan aksi pembongkaran.

“Hari ini kami buatkan surat yang ditujukan kepada PLN dan PDAM untuk memohon dukungan agar 3 hari kedepan sambungan listrik dan air di sana segera diputus khusus bangunan yang akan mulai dibongkar tanggal 6 Juli nanti,” ungkap Sugeng, di Balai Kota, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (29/06/2020).

Karena langkah pemutusan aliran listrik dan air bersih, jelas Sekda supaya warga RT 28 bisa memahami dan segera membongkar bangunannya yang selama ini menempati lahan Pemerintah. Karena Pemkot sendiri kini dikejar waktu untuk pengerjaan proyek pembangunan pemasangan pagar di bibir sungai yang akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.

 

View this post on Instagram

 

7 maskpai penerbangan nasional terbukti melakukan tindakan kartel harga tiket pesawat. Tindakan merugikan konsumen itu diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Selasa (23/6/2020). . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #kartel #garuda #lionair #nasional #kaltim

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Jun 23, 2020 at 7:57pm PDT

“Untuk tahap pertama ini kami akan bongkar dulu baliho-baliho di tepi jalan, lalu lanjut ke rumah sewaan Bapak Markus Ramli,” tuturnya.

Sebenarnya, keterlambatan pembongkaran menurut Sugeng menjadi catatan miring bagi Pemerintah. Mengingat masalah santunan juga sudah dihitung berdasarkan ketentuan berlaku.

“Bahkan ada satu orang yang menerima sampai Rp 76 juta karena memiliki 17 pintu rumah sewaan di sana, ini sebenarnya sudah keterlaluan mengingat mempunyai usaha rumah sewa di tanah Pemerintah, tapi tidak pernah ada kontribusinya untuk Pemkot. Saya masih simpan copy sertifikat tanah di sana kalau itu milik Pemerintah,” ujar Sugeng.

Jadi untuk masalah pembayaran, dia meminta mulai hari ini sudah dilakukan transaksi pembayaran santunan kepada 16 warga yang sudah mengurus rekening di Bank BPR. Sedangkan bagi yang tidak sepakat dengan nilai besaran santunan, Pemkot telah merencanakan planning lain.

“Caranya dengan menitipkan dana santunan tadi ke pengadilan yang sudah disepakati Pemerintah. Jadi tidak ada alasan kalau warga belum menerima dana santunan, sehingga jadwal pembongkaran bangunan ini tidak bergeser lagi, tapi bisa on schedule. Karena kalau molor banyak efek domino, termasuk progres pengerjaan untuk penurapan sungai itu sendiri,” tutupnya

[SDH | RWT | ADV]