Kaltimtoday.co, Samarinda - Selasa (25/11/2020), Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim untuk membahas penetapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Hari itu, pertemuan dimulai pada pukul 10.00 Wita. Kemudian dilanjut pada pukul 14.00 Wita hingga sekitar 16.00 Wita. Namun, kedua belah pihak memutuskan untuk memulai rapat kembali pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita.

Rapat berakhir sekitar pukul 23.40 Wita. Nampak pimpinan DPRD Kaltim dari tiap komisi beserta fraksi. Bahkan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi juga menyambangi Karang Paci malam itu. Ditemui awak media selepas rapat, Hadi menyampaikan bahwa DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim menyepakati 2 hal.

Pertama, perihal Multiyears Contract (MYC) untuk pembangunan RSUD AW Syahranie dan flyover Muara Rapak Balikpapan, akan dikonsultasikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian, untuk penandatanganan KUA-PPAS telah disepakati akan dilakukan pada Senin (30/11/2020) mendatang.

Terkait MYC, Hadi meyakini tidak ada masalah lagi dalam pembahasannya. Kini, pemerintah pusat yang akan menentukan pembangunan dengan skema biaya MYC tersebut. Di Kemendagri lah keputusan terkait diterima atau tidaknya MYC.

"Semuanya beres dan aman terkendali. Tidak ada masalah," ungkap Hadi.

Sementara itu ketika dikonfirmasi terpisah, Makmur HAPK selaku ketua DPRD Kaltim turut menyatakan bahwa dalam penyempurnaan KUA-PPAS akan disepakati dan disahkan pada Senin nanti. Hal tersebut sudah dibicarakan melalui dialog dan merumuskan hasil pendapat dari para anggota dewan.

"APBD tahun depan, kurang lebih Rp 11 triliun. Yang jelas, kita prioritaskan bagaimana masalah kondisi ekonomi masyarakat kita, termasuk Covid-19 dan segala macamnya," beber Makmur.

Ditanya perihal MYC, Makmur menyampaikan hal yang sama seperti Hadi bahwa Pemprov dan DPRD Kaltim akan menyerahkannya kepada Kemendagri untuk dievaluasi. Pembangunan dengan skema MYC itu juga disadari untuk kepentingan banyak orang. Evaluasi nanti akan disertai catatan dan harapannya, dapat dipertimbangkan dengan kondisi keuangan yang ada.

"Kita sudah ada hasil konsultasi dengan Kemendagri, nanti Pemprov yang menindak lanjutinya. Apapun hasilnya, termasuk dengan catatan-catatan, harus kita tindak lanjuti di APBD itu," tandasnya.

[YMD | TOS | ADV DPRD KALTIM]