Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan awal, nilai APBD diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp15,15 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp12,1 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan penurunan proyeksi APBD dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama penyesuaian pada sektor pendapatan yang menunjukkan tren negatif.

Selain itu, berkurangnya penerimaan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat juga turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

"Pengaruhnya ada dari beberapa faktor dari sektor pendapatan. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk kita melakukan penyesuaian dan penyesuaiannya negatif," ujar Sri Wahyuni. 

Menurutnya, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapatan daerah. Hal itu dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang memperoleh insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini juga salah satu pengaruhnya karena ada insentif khusus, sehingga sektor pendapatan mengalami penurunan," katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat APBD 2027.

Salah satu strategi yang disiapkan ialah melakukan pendataan alat berat milik perusahaan di Kalimantan Timur yang beroperasi di luar daerah. Pendataan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan alat berat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian regulasi terkait pemanfaatan air permukaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

"Kami masih terus melakukan optimalisasi PAD yang akan dilakukan oleh Bapenda Kaltim. Namun memang upaya itu tidak instan dan memerlukan waktu hingga menghasilkan peningkatan pendapatan," tegasnya.

[RWT]