Kaltimtoday.co - DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Maros merupakan sebuah badan resmi pemerintahan daerah yang dibentuk untuk menopang visi-misi pembangunan kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, khususnya terkait aspek lingkungan, seperti mendukung pembangunan berkelanjutan, ruang hidup sehat, penataan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. 

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, DLH Maros berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Struktur Organisasi

Tata organisasi DLH Maros diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2021 tentang susunan organisasi (bisa lihat di sini https://dlhmaros.org/struktur/), tugas dan fungsi, serta tata kerja DLH Maros. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dihasilkan struktur DLH Maros berupa Kepala Dinas dan dua Sekretariat, yaitu Sub-Bagian Umum & Kepegawaian serta Sub-Bagian Keuangan. DLH Maros pun memiliki beberapa bidang teknis, yang di antaranya adalah sebagai berikut

1. Bidang Tata Lingkungan;
2. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
4. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT), misalnya pengelolaan sampah di wilayah tertentu, TPA, pengelolaan perbekalan/perlengkapan, dsb;
6. Kelompok Jabatan Fungsional, personel dengan keahlian tertentu yang mendukung tugas teknis dan operasional DLH.

Dengan struktur tersebut, DLH Maros punya jalur kepemimpinan yang terarah, pembagian fungsi administratif dan teknis yang jelas, serta unit-unit operasional di lapangan lewat UPT. Lihat di sini https://dlhmaros.org/struktur/.

Tugas Pokok dan Fungsi Umum

Secara umum, DLH Maros memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sesuai visi/misi daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah. 

Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh DLH Maros di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis terkait pelaksanaan urusan lingkungan hidup di wilayah Maros.
2. Pelaksanaan kebijakan secara nyata, yaitu menjalankan berbagai program lingkungan, bukan sekadar untuk regulasi.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, berupa memantau implementasi kebijakan, menilai efektivitas, dan melaporkan hasilnya.
4. Administrasi internal dinas, yang di antaranya adalah mengurus kepegawaian, keuangan, perencanaan, koordinasi internal, dan hal-hal administratif lain.
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu menyiapkan dan membina unit pelaksana di lapangan (misalnya pengelolaan sampah, TPA, dsb).
6. Tugas lain yang diberikan Walikota, sepanjang masih dalam lingkup tugas dan fungsi DLH, sehingga memungkinkan proker DLH dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. 

Peran dan Program DLH Maros dalam Kehidupan Masyarakat

DLH Maros tidak hanya sekadar "pekerja kantor", namun turut secara aktif menginisiasi program nyata untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan warga. 

Beberapa bentuk program dan peran DLH di antaranya adalah sebagai berikut.

• Program pengolahan sampah menjadi bahan bakar padat (BBJP)
• Edukasi pengolahan sampah plastik dan sosialisasi pengelolaan lingkungan
• Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, pengembangan TPA, serta peningkatan kapasitas pengelolaan limbah 

Beberapa program tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama sektor swasta, seperti rumah sakit (pengelolaan limbah B3), komunitas, dan masyarakat. Hal tersebut pun menunjukkan bahwa DLH Maros berusaha melibatkan banyak pihak, sehingga menyadarkan khalayak bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama.

Dengan pendekatan tersebut, DLH Maros hadir untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, tertata, sekaligus melibatkan warga dalam menjaga ruang hidup mereka sendiri.

Kenapa Kehadiran DLH Maros Penting?

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat krusial dalam pembangunan daerah. Tanpa regulasi yang memadai, pengelolaan sampah, limbah, pencemaran, tata ruang, serta upaya pelestarian lingkungan berpotensi tidak terarah. Berdasarkan hal tersebut, DLH Maros berperan sebagai sebuah badan yang memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

DLH juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Peran ini bukan hanya mencakup penyusunan regulasi, namun adanya pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan akhir, sehingga setiap kebijakan terkait lingkungan dapat diterapkan secara efektif dan terukur.