Kaltimtoday.co, Samarinda - Keterbatasan perangkat dan akses internet menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di Samarinda saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyebabkan kualitas udara memburuk.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai penerapan PJJ dalam kondisi darurat tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebab, tidak semua siswa memiliki telepon seluler, komputer jinjing, maupun koneksi internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak efektif,” ujarnya Jumat (16/10/2026).

Menurut Sri Puji, PJJ merupakan langkah sementara untuk melindungi kesehatan siswa ketika kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan belajar tatap muka berlangsung secara optimal. Namun, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pendidik, dan kemampuan siswa mengikuti pembelajaran secara daring.

Ia mengungkapkan, berdasarkan kunjungannya ke sejumlah sekolah, pelaksanaan PJJ menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian sekolah telah memanfaatkan laptop untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas, sedangkan siswa di sekolah lain menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran.

“Tidak semua anak memiliki akses HP atau tidak semua anak memiliki internet, atau mungkin gurunya tidak punya laptop, ya itu kan jadi masalah,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan materi pelajaran. Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet dapat mengikuti pembelajaran secara daring, sedangkan siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut berisiko hanya menerima tugas tanpa memperoleh penjelasan materi secara optimal.

Meski demikian, Sri Puji menilai sejumlah sekolah telah berupaya menjalankan PJJ dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia. Ia mencontohkan pelaksanaan pembelajaran di SD 004 dan SD 010, meski nomor sekolah tersebut masih perlu dipastikan kembali.
“Nah, itu kebetulan di daerah SD 04, SD 010 kalau enggak salah, itu dia PJJ-nya bagus. Jadi dia memberikan tugas, memberikan pembelajaran melalui laptop tadi dan beberapa anak bisa mengakses yang memiliki internet atau memiliki HP atau laptop,” tuturnya.

Ia menambahkan, materi pembelajaran yang belum tersampaikan secara optimal selama PJJ dapat dilengkapi ketika kegiatan belajar tatap muka kembali berlangsung. Meski demikian, sekolah tetap perlu memperhatikan kebutuhan siswa agar keterbatasan fasilitas tidak semakin menghambat proses belajar.

Sri Puji berharap penerapan PJJ tidak berlangsung terlalu lama dan tetap ditempatkan sebagai kebijakan sementara selama kondisi darurat akibat memburuknya kualitas udara.

“Harapannya PJJ-nya kan sebentar saja, enggak sebagai waktu pokok,” katanya.

Ia menegaskan, perlindungan kesehatan siswa dan keberlangsungan pendidikan perlu menjadi perhatian secara bersamaan. Karena itu, sekolah diharapkan tetap memastikan seluruh siswa memperoleh materi pembelajaran, termasuk mereka yang terkendala perangkat dan jaringan internet.

Dengan demikian, kebijakan PJJ sebagai respons terhadap kondisi darurat karhutla tidak hanya melindungi kesehatan siswa, tetapi juga tetap memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. (Adv)

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]