SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Timur (Kaltim) bereaksi keras terhadap laporan utama Majalah Tempo edisi 13-16 April 2026. Laporan tersebut memuat kabar mengenai rencana penggabungan (merger) antara Partai Gerindra dan Partai NasDem pascapertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh di Hambalang, Februari lalu.

Bendahara DPW NasDem Kaltim, Saefuddin Zuhri, menyatakan keberatan tegas karena pemberitaan tersebut dinilai tidak proporsional dan tidak berimbang. Pihaknya menganggap narasi yang dibangun oleh Majalah Tempo mengandung framing yang merugikan kehormatan partai.

"Beritanya tidak berimbang, serta mengandung framing yang berpotensi merugikan kehormatan Partai NasDem," ungkap Saefuddin Zuhri dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Saefuddin secara khusus menyoroti penggunaan judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” dalam laporan tersebut. Menurutnya, judul itu bukan sekadar kekeliruan redaksional, melainkan konstruksi opini yang mendistorsi jati diri NasDem sebagai institusi politik serta cenderung insinuatif bagi publik.

Selain membela institusi partai, DPW NasDem Kaltim juga menekankan posisi Surya Paloh sebagai tokoh nasional dan pendiri gerakan politik yang mengedepankan integritas. Saefuddin menegaskan bahwa para kader tidak akan tinggal diam terhadap upaya yang dianggap merendahkan martabat pimpinan tertinggi mereka.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberitaan tersebut, DPW NasDem Kaltim bersama seluruh kader se-Kalimantan Timur menyatakan tiga poin sikap resmi:

• Menolak tegas isi dan framing pemberitaan Majalah Tempo edisi 13–16 April 2026.
• Menuntut klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka dari Majalah Tempo kepada Surya Paloh dan institusi Partai NasDem.
• Mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai mekanisme hukum dan etika pers yang berlaku apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara patut.

Pernyataan sikap ini disampaikan DPW Nasdem Kaltim untuk penegasan bahwa NasDem Kaltim tetap solid di bawah kepemimpinan Surya Paloh dan menolak narasi peleburan partai yang dianggap menyesatkan opini publik.