Kaltimtoday.co - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengingatkan negara-negara maju untuk segera merealisasikan komitmen pendanaan iklim sebesar US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4.800 triliun per tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung negara-negara berkembang menghadapi krisis iklim.

Desakan ini disampaikan di tengah meningkatnya risiko bencana alam, krisis pangan, gelombang pengungsian, hingga kerugian ekonomi yang semakin memberatkan negara-negara rentan.

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam forum Foreign Policy Circle Talks bertajuk "Eight Decades of the United Nations: What's Next?" di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia menegaskan laju perubahan iklim semakin tidak terkendali.

Guterres menyebut negara miskin dan berkembang menanggung dampak paling destruktif dari fenomena pemanasan global tersebut. 

"Perubahan iklim semakin cepat dan negara-negara rentan menanggung dampak paling berat, mulai dari pengungsian dan kelaparan hingga ketidakstabilan serta kerugian ekonomi," ujar Guterres.

Ia memberikan peringatan keras bahwa suhu global diperkirakan bakal melampaui ambang batas aman kenaikan 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Upaya menekan magnitudo dan durasi lonjakan suhu bumi dinilai harus berjalan beriringan dengan perlindungan nyata bagi masyarakat terdampak.

Menurut Guterres, negara-negara berkembang membutuhkan kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan mitigasi dan pemulihan. Negara maju dituntut menepati janji pendanaan sekaligus melipatgandakan alokasi dana adaptasi hingga tiga kali lipat.

"Negara-negara maju harus menepati janji mereka untuk menyediakan 300 miliar dolar AS per tahun guna mendukung negara-negara berkembang dalam masa transisi dan melipatgandakan dana adaptasi hingga tiga kali lipat," tegasnya.

Selain dana transisi dan adaptasi, Guterres menekankan krusialnya pengalokasian sumber daya khusus untuk mengatasi skema kerugian dan kerusakan (loss and damage). Ia juga meminta adanya jaminan keterjangkauan sistem peringatan dini (early warning system) bagi seluruh populasi di dunia. 

[RWT]