Kaltimtoday.co, Samarinda - Temuan sekitar seribu kendaraan yang terdeteksi mengisi Pertalite berulang kali dalam sehari memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas sistem pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Samarinda. DPRD menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan mekanisme barcode benar-benar berfungsi membatasi penyaluran sesuai ketentuan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan keterbatasan kuota. Pengawasan distribusi dan ketepatan penyaluran kepada masyarakat yang berhak juga perlu menjadi perhatian.

“Saya selalu menyampaikan bahwa mungkin tidak hanya menitikberatkan pada kuota saja yang tidak cukup, tetapi bagaimana meningkatkan intensitas pengawasan,” ujar Deni, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, temuan kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali perlu ditelusuri, terutama terkait mekanisme pengawasan yang diterapkan di SPBU. Pasalnya, sistem barcode digunakan untuk membantu mengendalikan penyaluran Pertalite agar sesuai dengan ketentuan.

“Kenapa dengan barcode yang ada itu bisa mengisi sampai berkali-kali? Harusnya tidak bisa terjadi. Nah, itu kuncinya pengawasan,” tegasnya.

Deni menilai, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah pengisian berulang tersebut terjadi akibat kelemahan sistem, kendala teknis, atau praktik yang tidak sesuai ketentuan. Penelusuran diperlukan agar persoalan tidak langsung disimpulkan hanya sebagai dampak kekurangan kuota.

Ia juga mempertanyakan antrean kendaraan yang terus berulang di sejumlah SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar penyebabnya dapat diketahui dan penanganannya tidak berhenti pada penambahan pasokan semata.

Untuk mendalami persoalan itu, DPRD Samarinda berencana meminta penjelasan dari pihak terkait, termasuk Pertamina wilayah Kalimantan Timur, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pengelola SPBU.

Melalui langkah tersebut, DPRD ingin memperoleh gambaran mengenai kecukupan kuota, pola distribusi, hingga mekanisme pengawasan pengisian Pertalite di lapangan.

“Kami ingin mengidentifikasi masalah. Kita harus tahu dulu dari hilirnya seperti apa, hulunya seperti apa. Jadi, permasalahan ini dari hulu sampai hilir harus jelas,” katanya.

Deni turut menyinggung pengurangan kuota Pertalite untuk Kalimantan Timur. Namun, ia menekankan evaluasi kuota perlu disertai pembenahan pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

Menurutnya, kepastian jumlah pasokan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila mekanisme penyalurannya belum berjalan optimal. Karena itu, penelusuran terhadap dugaan pengisian berulang menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam evaluasi distribusi Pertalite di Samarinda.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]