Kaltimtoday.co, Sangatta - Para tenaga honorer tengah harap-harap cemas. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapuskan status tenaga honorer di 2023.

Wacana penghapusan tenaga honorer ini disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Untuk itu Pemkab Kutai Timur (Kutim) coba merapikan terkait kepegawaian yang dimiliki. Banyaknya tenaga honorer dengan status Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) harus segera diubah. Agar pada 2023 mendatang tidak ada lagi pegawai honorer tersebut. 

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Misliansyah mengatakan, seluruh tenaga honorer tersebut harus diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah TK2D saat ini ada sekitar 6.000 pegawai, sehingga masih butuh waktu untuk mengangkat itu semua.

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

 

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Hijaukan Area Agrowisata Desa Bukit Makmur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bangun Gedung TK Madani di Desa Pengadan

Baca Juga: Gelaran Seni dan Kreasi Semarakkan Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Bangun Jaya

Baca Juga: Keuskupan Agung Samarinda Promosikan Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ingin Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Kaltim, Ratusan Warga Kampung Sidrap Gelar Demonstrasi

“Ini aturan dari 2019 lalu dari pemerintah pusat. Daerah diberi waktu lima tahun menyelesaikan tenaga honorer ini,” ucap Misliansyah, Jumat (4/2/2022).

Hanya saja, TK2D di Kutim sejauh ini kebanyakan merupakan pegawai administrasi. Sementara, berapa kali kuota yang diterima Pemkab Kutim untuk pengangkatan P3K adalah pegawai fungsional. 

“Karena yang dibutuhkan memang tenaga fungsional, seperti guru. Tahun ini saja Kutim dapat jatah 1.400 pegawai untuk diangkat,” tuturnya.

Selama ini memang tenaga administrasi hampir tidak pernah dapat kuota. Karena pengangkatan untuk formasi pegawai administrasi sudah dilakukan besar-besaran era Presiden SBY. 

“Kebijakan ini berbeda di masa Presiden Jokowi. Karena dianggap daerah sudah cukup memiliki pegawai administrasi,” bebernya.

Mau tidak mau Pemkab Kutim harus mengambil langkah terkait hal ini. TK2D yang merupakan pegawai administrasi terpaksa harus menjadi pegawai fungsional. Usulan ke Kementerian PAN-RB pun diajukan terkait hal itu.

“Tahun ini sudah kami usulkan lagi, disertai dengan analisis jabatan. Tinggal bagaimana keputusan dari kementerian saja lagi,” sebutnya.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.