Kaltimtoday.co, Samarinda - Menyeriusi pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta bergeser ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah sedang mempersiapkan rancangan besarnya.

Selain pembangunan jalan tol, perbesaran kapasitas Bandara APT Pranoto Samarinda dan Sepinggan Balikpapan, pemerintah juga berencana membangun transportasi berbasis listrik.

Hal ini dijelaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi (BKS) saat kunjungannya ke Kota Tepian--sebutan lain Samarinda pada Rabu (18/12/2019).

Menurut BKS pembangunan sistem transportasi seperti ini sejalur dengan konsep IKN yang diimpikan pemerintah, yakni bebas polusi dan ramah lingkungan.

"Satu pesan Presiden Jokowi, tidak ada penggunaan bahan bakar fosil, jadi tidak ada bus pakai bensin, solar dan lainnya di IKN nanti," ucap BKS.

Tidak hanya di pusat pemerintah, pembangunan transportasi ini juga akan dicanangkan pada jalur tol Balikpapan - Samarinda (Balsam). Tepatnya 15 meter pada sisi jalur bebas hambatan tersebut.

"Bentuknya adalah kereta listrik tanpa pengemudi. Di dalam kota (IKN) berbentuk bus otonom. Di situ disediakan sepeda motor listrik, yang tidak ada bahan bakar fosil," bebernya.

Lebih jauh dijelaskannya, pada lokasi IKN kedepannya juga akan dibangun bandara baru dengan jarak berkisar 20 kilometer dari pusat pemerintahan.

Untuk bandara ketiga ini nantinya akan dikoneksikan dengan dua bandara lainnya di kota penyangga menggunakan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) menuju pusat kota dan Kawasan Berorientasi Transit (TOD).

"Jadi perpindahan ini merupakan sebuah pemindahan peradaban," imbuhnya.

Untuk membuat kota senyaman dan se modern mungkin, pemerintah juga akan membangun rumah sakit berskala internasional. Untuk urusan pendidikan pun demikian. Sehingga ekspatriat alias turis asing bisa betah dan nyaman ketika berkunjung ke ibu kota baru.

"Sebagai orang kaltim harus bangga dan harus mendukung apa yang dicanangkan presiden," harapnya.

Dengan diputuskannya Kaltim sebagai ibu kota baru, pemerintah sudah menghitung semua anggarannya yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Sebelumnya dalam rincian Bappenas, disebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp 253,4 tiriliun atau 54,4 persen.

Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen dengan nilai Rp 123 triliun. Pembiyaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun.

"Saya sebagai pembantu presiden untuk sektor transportasi optimis, untuk melaksanakan sesedikit mungkin dana dari APBN," pungkasnya.

[JRO | RWT]