Kaltimtoday.co, Tenggarong — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dihadiri masyarakat yang tergabung dalam aliansi Bubuhan Suara (Busur) Kukar dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada Senin (10/10/2022).

Pada rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopin hadir dan menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap pembahasan tersebut. Menurutnya, masukan-masukan terkait alokasi anggaran 2023 untuk pengetasan kemiskinan yang disampaikan Busur dalam 23 rekomendasi perlu di apresiasi. Karena memberikan kritikan yang membangun untuk mengurangi berbagai persoalan kemiskinan.

“Perlu adanya sinergisitas kita bagaimana pembangunan di Kukar ini tidak mengesampingkan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan,” kata Sopan.

Dia juga meminta kepada pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kukar. Tidak menutup kemungkinan, para pekerja berasal dari luar daerah. Oleh karenanya, perlu ada penekanan supaya pengerjaan yang dilakukan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Beberapa program dan kegiatan melalui aspirasinya memperdayakan masyarakat lokal. Salah satunya pembuatan perahu, yang membuat pengerajin Kukar. Begitu juga dengan pengadaan alat tangkap untuk para nelayan. Pengerjaannya pun diserahkan kepada masyarakat lokal.

“Cara ini membuat masyarakat mendapatkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah daerah,” tutupnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.