Advertorial
Banmus DPRD PPU Bahas LPJ Pemda hingga Laporan Masyarakat
Kaltimtoday.co, Penajam - Para anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) membahas LPJ Pemda hingga laporan masyarakat.
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menyebut, pembahasan utama pada forum Banmus ialah terkait pertanggungjawaban nota keuangan Pemda tahun 2022.
"Membahas LPJ Bupati atau Pemda terkait dengan pertanggungjawaban nota keuangan tahun 2022," tuturnya pada Kamis (1/6/2023).
Dia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk segera menindaklanjuti nota keuangan tersebut, dan pada Juni segera dilaksanakan sidang paripurna.
Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta agar segera ditindaklanjuti. Pasalnya, hanya tersisa sedikit waktu untuk memanggil OPD terkait.
"Karena kami dikasih waktu 30 hari untuk memanggil yang memang sekiranya kalau ada temuannya. Temuan dalam artian kalau hasil auditor itu kan pasti harus ada yang diperbaiki. Kami minta ke komisi III untuk memanggil OPD terkait," ungkapnya.
Perubahan-perubahan tata tertib (Tatib) pun turut dibahas. DPRD akan meminta pakar untuk mengkaji beberapa tatib yang sekiranya perlu disesuaikan.
"Jadi perubahan tatib itu dengan adanya aturan-aturan yang baru kami harus memperbaiki beberapa yang harus diperbaiki," ucapnya.
Dalam forum tersebut, para legislator juga mendiskusikan masalah Pelabuhan Benuo Taka yang perlu Komisi III tinjau.
Permasalahan Hotel Penajam Suit yang sebenarnya berfungsi sebagai mes PKK kemudian berubah fungsi menjadi menjadi hotel juga perlu regulasi yang jelas.
Beberapa laporan masyarakat terkait permasalahan yang ada di PPU juga menjadi pembahasan yang alot dalam pertemuan tersebut.
"Ada beberapa laporan masyarakat yang harus kami tindak lanjuti terkait pencemaran yang ada di Jenebora. Ada juga terkait pasar modern dan tarif PDAM," sahutnya.
DPRD PPU juga tengah menyusun RDP dengan mitra-mitra yang yang berkaitan dengan laporan-laporan di masyarakat. Menurutnya, hal tersebut krusial untuk ditindaklanjuti.
"Saya tidak membahas sektor-sektor tertentu, tetapi semua sektor saya mencoba mengkritisi di mana letak kekurangannya. Bukan saya mencari kekurangan, tetapi saya mencoba menutupi itu dengan cara memperbaiki," tutupnya.
[RWT | ADV DPRD PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Komisi II Tekankan Pentingnya Pasca Panen dan Pola Tanam untuk Kualitas Beras Premium di PPU
- Pajak Sarang Walet Masih Jadi Kendala, DPRD PPU Soroti Ketiadaan Aturan Khusus
- DPRD PPU Minta DLH Segera Persiapkan TPA yang Lebih Representatif
- Hindari Keterlambatan, DPRD PPU Tegaskan Lelang Proyek Besar Harus Dilakukan di Awal Tahun
- Syahrudin M Noor Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Maksimalkan Serapan Tenaga Kerja Lokal di PPU