Kaltimtoday.co, Samarinda - Perjuangan warga perumahan korpri Loa Bakung demi memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) masih terus berlanjut. Tawaran dari pemerintah provinsi kaltim soal perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan keringanan biaya, ditolak mentah agar SHM bisa diupayakan sepenuhnya.

Ketua Perkumpulan Warga Loa Bakung Peduli, Neneng Herawati, menegaskan bahwa warga tetap menginginkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai solusi akhir atas persoalan status lahan di Perumahan Korpri Loa Bakung. 

“Setelah kita aksi kemarin tanggal 18 Mei, ada janji dari Pak Gubernur bahwa nanti akan segera dibantu untuk SHM, karena beliau tidak setuju jika persoalan ini dibawa ke pengadilan. Nah, itu juga menjadi satu momen yang baik," sebutnya.

Namun, warga menyayangkan rapat yang digelar DPRD Kaltim bersama BPKAD pada 26 Mei yang dinilai hanya membahas Pergub Nomor 35 Tahun 2023 terkait perhitungan biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB).  

Meski terdapat skema pengurangan biaya, warga tetap menolak perpanjangan HGB karena beban yang harus dibayar diperkirakan mencapai Rp20 jutaan per rumah.

"Karena walaupun itu dikurangi 0,2 persen dikali NJOP dikali luas tanah, lalu dikurangi lagi 50 persen, kami tetap menolak mentah-mentah perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di Perumahan Korpri Loa Bakung," bebernya.

Neneng ingin DPRD Kaltim mampu memberikan rekomendasi penerbitan SHM yang kemudian disetujui gubernur melalui surat keputusan. Ia juga mengungkapkan sejumlah langkah yang akan ditempuh warga apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respon.

Pertama, pihaknya berencana akan menemui DPRD hingga BPKAD, untuk menindaklanjuti kejelasan tuntutan mereka dalam mendapatkan SHM.

"Kalau memang tidak ada titik terang, opsi terakhir kita bisa menutup Jalan Jakarta," tegasnya.

[RWT]