JAKARTA, Kaltimtoday.co - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan dalam sembilan bulan terakhir. Temuan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat angka kepuasan publik merosot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Hasil penelitian bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" tersebut dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal YouTube SMRC TV pada Minggu (26/7/2026).

Deni menjelaskan bahwa terjadi penurunan kepuasan publik sebesar 30,1 persen dalam kurun waktu tersebut. Sebaliknya, proporsi masyarakat yang merasa tidak puas justru melonjak tajam.

"Warga yang merasa tidak atau sangat tidak puas pada kinerja Presiden Prabowo meningkat dari 16 persen pada survei November 2025 menjadi 46,9 persen pada survei Juli 2026," ujar Deni.

Berdasarkan rincian data survei periode 5–19 Juli 2026, sebanyak 4,8 persen responden mengaku sangat puas dan 46,3 persen cukup puas. Sementara itu, 35 persen responden menyatakan kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Deni mengungkapkan bahwa penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja kepala negara berbanding lurus dengan persepsi negatif publik di sektor perekonomian, situasi politik, serta penegakan hukum.

"Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Deni.

Pada sektor ekonomi, riset SMRC menemukan hanya 15,7 persen warga yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam kategori baik atau sangat baik. Di sisi lain, sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk hingga sangat buruk, yang merupakan sentimen negatif tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Penilaian publik terhadap kondisi politik nasional juga menunjukkan tren serupa. Warga yang menilai situasi politik baik atau sangat baik hanya tersisa 13,5 persen, sementara kelompok yang menganggapnya buruk atau sangat buruk mencapai 42,8 persen.

Kondisi penegakan hukum turut menyumbang persepsi negatif publik. SMRC mencatat tingkat kepuasan sektor hukum merosot menjadi 26,4 persen dari sebelumnya 42,5 persen pada November 2025, sedangkan kelompok yang menilai buruk membengkak hingga 37,6 persen.

Survei nasional ini melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih dan dipilih secara acak (random). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon sebesar 83,8 persen dan wawancara tatap muka sebesar 16,2 persen, dengan toleransi kesalahan (margin of error) diperkirakan sebesar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan tertentu.

[TOS]