Kaltimtoday.co, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan aparatur desa.

Plt Bupati Kutim, Kasmidi Bulang menyebutkan, program BPJS ini untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kepala desa dan aparat desa sehingga dapat menjalankan tugasnya lebih maksimal lagi.

“Ada sekitar 1.339 perangkat desa yang siap menggunakan jaminan kesehatan ini. Jadi semua kepala desa dari 18 kecamatan ditambah keluarganya pun dijamin BPJS Kesehatan,”papar Kasmidi Bulang, Senin (7/12/2020).

Plt Bupati Kutim, Kasmidi Bulang meminta aparat desa beserta keluarganya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dengan melengkapi datanya. Namun, dirinya mengakui, hingga saat ini masih ada kendala yang dihadapi mengenai data kepesertaan. Dari tingkat desa belum 100 persen mengumpulkan datanya, sehingga data kepesertaan masih banyak yang belum terdaftar.

“Kami berharap Desember 2020 sudah selesai data ini. Harapannya ada koordinasi antara unsur terkait mengenai data kepesertaan,” tegas Kasmidi Bulang.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Ika Irawati menegaskan bahwa, Kepala Desa dan Aparat Desa merupakan salah satu kepesertaan yang termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Kami berharap bantuan aparat desa seyogyanya masuk di dalam kepesertaan PPU, dan ini dapat mengurangi beban anggaran Pemerintah Daerah Kutai Timur. Iurannya menggunakan siltap akan tetapi sesuai dengan regulasi yang ada karena siltapnya dibawah UMK maka sebagai dasar perhitungan iuran pakai UMK Kabupaten Kutim 2020,” urai Ika.

[El | NON]