Kaltimtoday.co, Tenggarong - Salah satu anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendapati laporan jika ada praktik pungli di kawasan Jembatan Penjalin, Kecamatan Tabang. Laporan tersebut didapati olehnya dari masyarakat yang ingin melewati tempat tersebut.

Anggota DPRD Kukar, Jumarin Thripada menyebutkan, jika sekelompok masyarakat disana berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Pada akses penghubung sementara secara swakelola. Dengan pembiayaan yang dimungkinkan dikeluarkan secara pribadi.

"Mungkin akhirnya mereka melakukan pemungutan," ujar Jumarin belum lama ini.

Jumlah pungutan yang dikatakan masyarakat pun bervariasi. Dari yang Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

Rp 150 ribu merupakan biaya yang dipatok untuk mobil bermuatan. Bermuatan hasil pertanian, sehingga cukup dikeluhkan oleh masyarakat disana. Ini membuat masyarakat semakin susah. Modal untuk berjualan semakin besar, karena harus dikeluarkan untuk biaya melewati jalan tersebut.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Jumarin mengingatkan, pemerintah daerah jangan hanya sekedar kunjungan saja. Tapi juga memperhatikan permasalahan turunan yang terjadi. Penganggaran jadi sorotan utamanya. Jika perlu, gunakan dana darurat. Sehingga, jembatan penghubung 13 desa di Tabang tersebut segera beroperasi. Karena hal ini sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Seluruh pihak pun dituntut Jumarin, agar adil dalam hal penanganan pembangunan. Tidak hanya di pusat kota saja. Pun juga di daerah terluar Kukar. Terlebih itu adalah akses ekonomi masyarakat.

"Inikan jauh dari pantauan orang, disana sangat penting jembatan itu," tutup Jumarin.

Diketahui Jembatan Penjalin ambruk dua kali, dengan jarak waktu kurang dua bulan. Ambruk pertama kali terjadi pada awal Agustus 2020, kemudian ambruk lagi di sisi lainnya pada akhir September 2020 silam.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]