BAGHDAD, Kaltimtoday.co - Pemerintah Irak menyatakan Amerika Serikat sedang mempersiapkan penarikan pasukan militernya dari wilayah Kurdistan sebelum batas waktu terakhir pada Rabu, 30 September 2026.

Irak mengonfirmasi bahwa seluruh pangkalan militer AS di kawasan tersebut nantinya akan diserahkan secara penuh kepada pasukan keamanan Irak.

Wilayah Kurdistan selama ini menjadi lokasi sejumlah pangkalan utama militer AS yang difungsikan untuk pelatihan, logistik, dan operasi udara.

Juru Bicara Pemerintah Irak, Haider Al Aboudi, mengonfirmasi bahwa proses penyerahan pangkalan militer tersebut kini sedang berjalan secara terorganisasi.

“Pekerjaan berjalan dengan terorganisasi untuk menyelesaikan berkas ini pada 30 September dan lokasi-lokasi ini akan berada di bawah pengawasan badan-badan keamanan Irak,” kata Al Aboudi, Senin (28/9/2026).

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi atau tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun militer Amerika Serikat terkait pernyataan Pemerintah Irak tersebut.

Batas waktu 30 September 2026 merupakan bagian dari kesepakatan yang disetujui Irak dan AS pada 2024 untuk mengalihkan misi koalisi pimpinan AS dari operasi tempur menjadi kerja sama keamanan bilateral.

Sebelumnya, Perdana Menteri Irak Ali Al Zaidi juga menegaskan kepada para duta besar Uni Eropa di Baghdad bahwa pemerintahannya sedang mengambil langkah praktis untuk menyelesaikan penarikan pasukan AS tersebut.

Ahli senior di lembaga kebijakan global Initiate Futures, Hannan Hussain, menilai penarikan pasukan AS dipandang otoritas Irak sebagai ambisi Baghdad untuk menunjukkan kendali penuh atas kedaulatan dan persenjataan.

Hussain menyebut penempatan pasukan AS di Kurdistan merupakan langkah yang mahal dan berisiko tinggi, terutama setelah menghadapi serangan besar dari pihak Iran.

Irak dinilai memandang penarikan tentara AS bukan sebagai sebuah konsesi, melainkan kebutuhan strategis guna menetralisasi ancaman politik domestik di dalam negeri.

Sebab, kehadiran militer asing selama bertahun-tahun kerap dimanfaatkan oleh kelompok milisi yang bersekutu dengan Iran sebagai dalih untuk menantang otoritas pemerintah Irak.

“Kehadiran pasukan AS di lapangan, dari sudut pandang domestik, dalam beberapa hal berfungsi sebagai amunisi bagi kelompok-kelompok Irak yang bersekutu dengan Iran, yang menggunakannya sebagai dalih untuk menantang rasa kendali pemerintah,” jelas Hussain.

[TOS]