Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota dewan Dapil V, Ahmad Yani menanggapi terjadinya banjir di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan karena faktor penambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dengan adanya musibah ini, tentunya Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin selaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar harus bertanggung jawab karena itu menjadi kewajiban.

"Bahwa itulah salah satu bentuk peringatan jika melakukan sesuatu tidak sesuai porsi maupun aturan. Sehingga itu teguran bersama karena alur sungai atau bukan sungai meluap, tapi disitu memang ada sesuatu yang tidak sesuai," tegas Yani, Rabu (15/9/2021).

Disitu memang ada beberapa konsesi milik perusahaan tambang batu bara, tentu ini harus dikoreksi seperti apa pengelolaan lingkungannya. Sebab void atau bekas lumbang tambang besar yang harus dijaga. Jika penuh, maka air pasti masuk di rumah warga. Jadi perlu dikoreksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), apakah benar ada pemeliharaan dan penataan lahan.

"Jika tidak dilakukan penanggung jawab penambang tentunya banjir. Ketika hujan pasti tidak bisa tertampung di void, ya pasti banjir," kata anggota dewan dapil Loa Kulu dan Loa Janan ini.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini ingin melihat keseriusan pemerintah daerah terhadap permasalahan ini sebab pihaknya sudah meminta DLHK supaya turun tangan, perusahaan disana harus bertanggung jawab.

Ketika ditanya perusahaan harus bertanggung jawab karena sudah membuka bekas lumbang tambang. Jawaban perusahaan ucap Yani, sudah memelihara tapi ternyata ada aktivitas perusakan lingkungan diduga tambang ilegal.

"DLHK harus bertanggung jawab, perusahaan harus bertanggung jawab. Itu intinya. Kalau tidak ada yang mau tanggung jawab kami biarkan aja banjir terus, itu orang tenggelam nanti banyak meninggal nanti dikubur masing-masing karena tidak ada yang mau tanggung jawab," jelasnya.

Selama ini masyarakat selalu mengeluhkan kondisi ini. Pihaknya meminta Bupati Kukar harus turun tangan di lokasi bersama DLHK supaya tidak terjadi banjir selanjutnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]