Bontang
Bapelitbang Bontang Gelar Rakor Targetkan Angka Kemiskinan Menurun di 2026

Kaltimtoday.co, Bontang – Pada 2026, Pemerintah Kota Bontang menargetkan angka kemiskinan menurun di angka 3,75 persen. Untuk mewujudkannya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, 3 Agustus 2022.
Kepala Bapelitbang Bontang, Amiruddin dalam laporannya mengatakan Pemerintah Kota terus melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bontang dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait dengan target menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,75 persen di 2026.
Rakor tersebut menyasar seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bontang (TKPKD), Pimpinan Perusahaan, Camat dan Lurah, Lembaga Amil Zakat serta tenaga teknis yang membidangi dan berjumlah 60 orang.
“Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan integratif di Kota Bontang,” ujar Amiruddin.
Rakor dan workshop ini dilaksanakan dengan narasumber berasal dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, dan Bapelitbang Kota Bontang.
Adapun materi yang akan disamapaikan pada rakor dan workshop ini, yakni peranan dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan di Bontang, penentuan prioritas dan porsi anggaran dalam penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan penentuan sasaran dan indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Bontang.
[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi
- Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak
- Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON
- Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki
- Dukung Hilirisasi Sawit di PT Energi Unggul Persada Bontang, Gubernur Kaltim Dorong Produksi Biodiesel Ramah Lingkungan