Oleh: Syahrul Muhamad Dani (Mahasiswa UNTAG'45  Samarinda) 

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, yang penghasil terbesar bahan utamanya berada di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Hal ini didukung oleh faktor geografis dan iklim di wilayah tersebut sehingga kelapa sawit dapat tumbuh secara maksimal.

Sejalan dengan berkembangnya industri kelapa sawit di negeri ini, justru ada sebuah dampak negatif yang  melanda, di antaranya ialah penyempitan hutan yang terus menurus dilakukan demi kepentingan perluasan area perkebunan kelapa sawit, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.

Sehingga hal ini banyak mendapatkan pertentangan di kalangan masyarakat dan organisasi, baik nasional dan  internasional. Indonesia yang mendapatkan gelar sebagai paru-paru dunia kini terancam statusnya akibat  penyempitan hutan yang tiap tahun terus dilakukan, dan saat ini posisi Indonesia masuk dalam peringkat ketiga penghasil gas emisi rumah kaca terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika  Serikat. 

Minyak goreng adalah hasil olahan buah kelapa sawit yang paling populer, kini minyak goreng telah menjadi bahan pangan yang wajib ada di dapur. Tak heran ketika terjadi bencana, banyak bantuan bahan makanan diberikan oleh pemerintah, yang salah satu di antaranya ialah minyak goreng. 

Di tengah tingginya produksi minyak goreng, Indonesia telah tercatat dalam dua dekade terakhir mengalami kelangkaan ketersediaan minyak goreng, sehingga menyebabkan tingginya harga minyak  goreng di pasar. Pada tahun 2007 lalu, Indonesia pernah mengalami kelangkaan ketersediaan minyak goreng yang setelah diselidiki penyebabnya karena besarnya jumlah ekspor, sementara ketersediaan cadangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kini 4 bulan sudah sejak Desember 2021 harga minyak goreng di pasaran melambung secara drastis hingga Rp. 14.000 – 19.000 per liter.  Meski kini harganya telah mengalami penurunan, ketersediaannya terbilang sangat sedikit di pasaran, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan dan antrian panjang di beberapa pusat perbelanjaan yang  menyediakan stok minyak goreng. 

Baru-baru ini, tepatnya tanggal 12 Maret 2022 terjadi kabar duka di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terkait seorang Ibu yang dinyatakan tewas setelah pingsan saat antri membeli minyak  goreng di salah satu pusat perbelanjaan. 

Mengacu pada UU No 18/2012 Tentang Pangan, dikatakan bahwa baik pemerintah pusat dan daerah betanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga di masyarakat, maka dari itu sudah menjadi hak setiap warga negara untuk hidup dalam kesejahteraan yang telah diatur secara kontitusional.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harusnya mampu memecahkan permasalahan tingginya harga minyak goreng ini. Bukan hanya sibuk memberikan bantuan minyak goreng gratis kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh beberapa partai politik akhir-akhir ini. 

Hal tersebut bukan menjadi solusi, justru akan memperparah situasi, sebab akan memicu terjadinya panic buying di masyarakat. Apalagi mengingat bulan suci Ramadhan akan segera tiba, yang di mana sudah menjadi  budaya ketika harga bahan pangan melambung tinggi.

Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memfokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengerahkan segala elemen-elemennya, baik dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Sehingga pemerintah dapat jeli membaca kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya. 

Ini adalah permasalahan perut, yang jika tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan gejolak nasional.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.