BONTANG, Kaltimtoday.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang mendorong keterlibatan aktif ketua RT dalam memantau kondisi pendidikan warganya, khususnya terkait anak tidak sekolah (ATS) maupun kasus putus sekolah.

Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparuddin, mengatakan pengawasan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah ataupun sekolah semata. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat, termasuk pengurus RT yang dinilai paling dekat dengan kondisi warga di lingkungan masing-masing.

“Pendidikan itu bukan tanggung jawab Dinas Pendidikan saja. Semua masyarakat punya tanggung jawab, termasuk media juga harus ikut mengedukasi,” kata Saparuddin ketika ditemui usai rapat di Gedung Autis Center, Selasa (5/5/2026) siang.

Ia menjelaskan, RT memiliki posisi strategis untuk mendeteksi lebih awal anak-anak yang berpotensi putus sekolah. Salah satunya melalui aktivitas sosial di lingkungan, seperti menjenguk warga atau memperhatikan kondisi tetangga sekitar.

“Makanya saya bilang tadi, salah satu indikator itu ada kepedulian terhadap lingkungan. Jenguk tetangga itu salah satu cara mengetahui keadaan wilayahnya. Dari situ bisa ketahuan, kenapa ada anak yang tidak sekolah,” ujarnya.

Saparuddin menambahkan, peran RT kini menjadi semakin penting seiring kenaikan insentif yang diberikan pemerintah. Karena itu, pemerintah berharap ada nilai tambah dan kontribusi nyata dari pelayanan sosial yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

“Harapan pemerintah, setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus ada nilai tambahnya. Karena yang di atas tidak akan tahu kalau dari bawah tidak ada laporan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan ATS di Bontang. Menurutnya, kelurahan selama ini juga telah memiliki tim dan aplikasi pendataan ATS yang membantu pemantauan di lapangan.

“Pendidikan itu harus dikeroyok bersama-sama, lintas sektoral. Karena ini urusan wajib dasar. Kita maunya jangan ada lagi ATS di Bontang,” ucapnya.

Saparuddin optimistis angka ATS di Bontang dapat ditekan karena akses pendidikan di kota tersebut relatif mudah. Selain sekolah gratis, berbagai kebutuhan pendidikan dasar juga telah banyak dibantu pemerintah.

“Seharusnya tidak ada ATS di Bontang. Pendidikan sudah gratis, tinggal anaknya masuk sekolah saja,” pungkasnya.

[ADV DISDIKBUD BONTANG]