BONTANG, Kaltimtoday.co - Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa penyediaan titik kumpul darurat (assembly point) di gedung perkantoran maupun fasilitas publik harus memenuhi standar keselamatan, termasuk dari sisi kapasitas penampungan.

Menurut Sahib, penentuan lokasi titik kumpul tidak cukup hanya menyediakan area terbuka, tetapi juga harus disesuaikan dengan jumlah penghuni gedung agar seluruh orang dapat tertampung saat proses evakuasi berlangsung.

"Luas titik kumpul itu jangan asal ditentukan. Harus dihitung berdasarkan jumlah orang yang ada di gedung tersebut supaya semuanya bisa tertampung saat evakuasi," ujar Sahib, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan assembly point merupakan bagian penting dari sistem mitigasi bencana di setiap bangunan. Karena itu, lokasinya harus berada di area yang aman, mudah diakses, serta dilengkapi penanda yang jelas agar dapat dikenali oleh seluruh penghuni maupun pengunjung gedung.

Menurut legislator Partai NasDem tersebut, kejelasan lokasi titik kumpul akan mempercepat proses evakuasi ketika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya. 

Tanpa perencanaan yang baik, potensi kepanikan di dalam gedung akan semakin besar dan dapat menghambat upaya penyelamatan.

"Kalau terjadi kebakaran di ruangan ini, semua orang harus tahu harus dievakuasi ke mana. Titik kumpul itu harus sudah ditetapkan dan diberi penanda yang jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat keadaan darurat," katanya.

Sahib berharap seluruh instansi pemerintah maupun perusahaan di Bontang menjadikan penyediaan titik kumpul darurat sebagai bagian dari standar keselamatan gedung, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. 

"Perencanaan yang matang akan meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus meminimalkan risiko saat terjadi keadaan darurat," tutupnya.

[ADV DPRD BONTANG]