Kaltimtoday.co, Bontang – Untuk mewujudkan Bontang sebagai Smart City, perlu kerja keras dalam hal memenuhi segala persiapannya. Bukan hanya sarana dan prasarananya, tetapi juga regulasi dan SDM-nya. Untuk memenuhi semua itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang merekrut tenaga outsourcing.

Kadiskominfo Bontang Dasuki mengatakan, pihaknya sudah memiliki Perwali. Dan dia menyebut Bontang sudah punya Commad Center dan lain sebagainya. Ada juga enam elemen smart city yang mengacu pada masyarakat Eropa. Mulai dari Smart Government, Smart Living, Smart Society, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Mobility.

“Dari enam elemen ini diharapkan bisa mengangkat nilai-nilai smart city,” ujar Dasuki saat tim asesor dari Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) berkunjung ke Bontang.

Dikatakan Dasuki, dengan dana yang terbatas, pihaknya mampu membangun beberapa infrastruktur seperti memperbaiki server dan menambah bandwith, serta tata kelola. Untuk tata kelola smart city, Diskominfo Bontang sudah memiliki Dewan IT, termasuk Dasuki yang sudah memiliki sertifikat ISO.

“Kami masih garap Perwali sebanyak 10 untuk membangun Smart City,” ujarnya.

Selain itu, Bontang fokus membangun driptip, bisnis proses untuk tata kelola IT. Terakhir, master plan yang sedang dibangun untuk dibuat dalam RPJMD 2021-2026.

“Harus sudah memuat semua elemen yang ada dalam smart city,” imbuhnya.

Dampaknya, jika smart city sudah masuk dalam RPJMD, akan memudahkan dalam persiapan anggaran.

Terkait SDM, ASN di lingkup Pemkot Bontang yang ahli di bidang IT hanya sebanyak 34 orang. Jika diambil semua di Diskominfo tak mungkin, sehingga Dasuki meminta izin untuk membuka outsourcing. Dengan gaji Rp 2,5 (belum dipotong pajak), tapi dia bersyukur semangat para tenaga outsourcing. Karena saat direkrut, Dasuki meminta dibuatkan sebanyak 15 website, dan sudah tercapai.

“Kami hanya gelontorkan anggaran Rp 80 juta, para outsourcing ini bisa menghasilkan 10 website untuk OPD. Kalau daerah lain miliaran, kami bangun aplikasi Si Peri Etnik hanya Rp 70 juta,” ungkapnya.

Saat ini, Diskominfo Bontang sedang menyusun Perwali terkait outsourcing agar anggaran untuk penggajiannya bisa masuk dalam DPA Diskominfo Bontang dan kepentingannya jelas.

“Paling tidak saat ada pemeriksaan BPK jelas tugas dan kepentingannya para tenaga outsourcing ini,” terangnya.

“Seperti itulah cara-cara kami untuk memenuhi kebutuhan IT,” pungkasnya.

[RIR | RWT | ADV]