Advertorial
DPRD Kukar Gelar Pelantikan 5 Anggota Pergantian Antar Waktu
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid melantik lima anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) pada Rabu (9/8/2023) pagi di di ruang rapat paripurna.
Lima anggota DPRD Kukar telah berpindah partai politik, sehingga jabatan yang diemban kelimanya digantikan dengan suara terbanyak di bawahnya.
Kelima anggota dewan tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Seperti dapil II Tenggarong Seberang-Sebulu dan Muara Kaman, Andi Faisal digantikan oleh Jumiati.
Kemudian dapil IV Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja, Farida digantikan Muhammad Ego.
Berikutnya dapil V Loa Janan dan Loa Kulu, Hairendra digantikan Abdul Rahman dan Eko Wulandanu digantikan Mashudiono. Terakhir dapil V Sri Muryani menggantikan Miftaul Janah.
"Kita sudah melaksanakan PAW 5 orang anggota DPRD Kukar, empat dari Fraksi Golkar dan satu dari Partai Perindo," kata Rasid.
Dia meminta anggota yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatan agar bisa secepatnya bisa bersinergi dengan anggota yang lain. Selain itu, bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas sebelumnya.
Rasid juga berpesan agar dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat di Kukar.
"Karena memang waktunya cukup singkat, mau tidak mau teman-teman juga harus aktif menjalankan tugas di DPRD Kukar," tutupnya.
[RWT | ADV DPRD KUKAR]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- KUA PPAS 2027 Disepakati Rp 5,4 Triliun, Ketua DPRD Kukar Sebut Masih Bisa Berubah
- Jalan Dusun Margasari Ambruk Sedalam 3 Meter, Akses Tenggarong-Loa Janan Dialihkan ke Samarinda
- Jelang Dilantik Jadi Wakil Ketua II DPRD Bontang, Joni Alla Padang Tak Ada Persiapan Khusus
- Pelantikan JAP Dijadwalkan 24 Agustus, PAW Kursi Maming Masih Berproses
- JAP Bidik Penguatan Fungsi DPRD, Anggaran dan Pengawasan Jadi Prioritas








