Kaltimtoday.co, Samarinda - Isu kelangkaan beras di Samarinda yang mengemuka belakangan ini, ditambah dengan kabar peredaran beras oplosan, membuat DPRD Samarinda mengambil langkah tegas. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memastikan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mencari akar masalah sekaligus merumuskan solusi konkret.

“Kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Apakah distribusi terhambat karena cuaca, atau ada masalah lain. Kalau memang karena permainan distributor atau agen, ya kita harus turun. Tapi kalau bukan itu, kita tetap harus cari solusi, misalnya melibatkan Perumda Varia Niaga atau BUMD Pemkot sebagai distributor langsung,” ujar Iswandi saat dijumpai Rabu (13/8/2025).

Politisi asal PDI Perjuangan ini menyebut, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang valid. Menurutnya, tanpa pemahaman yang jelas terhadap situasi di lapangan, keputusan yang diambil justru bisa keliru. “Yang penting kan datanya harus A1 dulu,” tambahnya.

Terkait kenaikan harga beras, Iswandi mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah poin pembahasan bersama Dinas Perdagangan. Fokusnya adalah memastikan ketersediaan stok, mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, dan mengantisipasi dampak beras oplosan di pasar.

Isu beras oplosan sendiri ramai diperbincangkan di tingkat nasional. Modusnya, beras kualitas medium dikemas ulang dalam kemasan beras premium dan dijual dengan harga lebih tinggi. Namun, Iswandi mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada kepastian.

“Kalau kita sebut ada beras oplosan tanpa bukti, itu bisa mematikan merek tertentu. Kita tunggu saja hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Kalau terbukti, tentu harus ada sanksi sesuai kewenangan yang berlaku,” tegasnya.

Selain menyoroti kasus ini, Iswandi menilai pengawasan pangan di Samarinda sejauh ini telah berjalan baik. Koordinasi rutin dilakukan melalui rapat tim pengendali inflasi daerah setiap bulan, membahas berbagai komoditas penting mulai dari beras, minyak goreng, hingga kebutuhan pokok lainnya. “Supaya inflasi kita terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap bagus,” tutupnya.

Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas pihak, DPRD Samarinda berharap persoalan ketersediaan beras dapat segera teratasi, harga tetap stabil, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan di pasaran tetap terjaga.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]