Kaltimtoday.co - Memiliki rumah sendiri menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pekerja dan keluarganya. Namun, tingginya harga hunian dan kebutuhan uang muka kerap menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pekerja yang baru mulai membangun kehidupan rumah tangga. Melihat kebutuhan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) sebagai fasilitas yang dapat membantu peserta mewujudkan kepemilikan maupun perbaikan hunian dengan pembiayaan yang lebih ringan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, Mulyana, mengatakan MLT merupakan salah satu bentuk manfaat tambahan yang diberikan kepada peserta untuk mendukung kesejahteraan pekerja, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Menurutnya, keberadaan program tersebut perlu diketahui lebih luas oleh pekerja karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun memasuki masa pensiun, tetapi juga memberikan akses terhadap manfaat tambahan yang dapat mendukung kehidupan pekerja secara lebih menyeluruh.

“MLT perumahan merupakan salah satu manfaat yang dapat dimanfaatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Kami berharap semakin banyak pekerja yang mengetahui dan memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyana. 

Melalui program MLT, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses sejumlah fasilitas pembiayaan perumahan melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas tersebut meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP).

Selain itu, terdapat pula Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja atau Kredit Konstruksi (FPPP/KK) yang ditujukan bagi pihak terkait pembangunan perumahan pekerja.

Untuk fasilitas KPR, peserta dapat memperoleh pembiayaan untuk kepemilikan rumah tapak maupun rumah susun dengan nilai pembiayaan maksimal Rp500 juta dan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. Program ini juga memungkinkan pengalihan KPR umum atau komersial menjadi KPR dengan skema MLT sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan skema tersebut, peserta memperoleh manfaat berupa subsidi bunga sehingga pembiayaan diharapkan menjadi lebih ringan dibandingkan pembiayaan perumahan komersial.

Sementara itu, bagi pekerja yang menghadapi kendala dalam menyiapkan uang muka, tersedia Pinjaman Uang Muka Perumahan atau PUMP. Fasilitas ini diberikan untuk membantu menyediakan sebagian atau seluruh uang muka pembelian rumah.

Saat ini, plafon PUMP yang tercantum dalam informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan mencapai maksimal Rp150 juta dengan jangka waktu kredit hingga 30 tahun, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan persyaratan kredit yang ditetapkan bank penyalur.

Tidak hanya membantu pekerja yang ingin memiliki rumah, MLT juga memberikan pilihan bagi peserta yang telah memiliki hunian tetapi membutuhkan pembiayaan untuk melakukan perbaikan. Melalui Pinjaman Renovasi Perumahan atau PRP, peserta dapat memperoleh pembiayaan renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam informasi program MLT yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan, plafon PRP dapat mencapai maksimal Rp200 juta dengan jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun, sesuai ketentuan program dan bank penyalur.

Keunggulan lain dari MLT terletak pada skema pembiayaannya. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan bank penyalur untuk menyediakan pembiayaan dengan tingkat bunga khusus bagi peserta. Dengan demikian, peserta yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pembiayaan perumahan dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan skema komersial tertentu. Besaran bunga dapat berbeda pada masing-masing bank karena mengikuti kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur serta ketentuan yang berlaku.

Mulyana menambahkan, pekerja yang ingin memanfaatkan MLT perlu memastikan status kepesertaannya memenuhi persyaratan. Secara umum, peserta harus telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya satu tahun, aktif membayar iuran, serta bekerja pada perusahaan yang tertib dalam administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran.

Untuk pengajuan KPR dan PUMP, peserta juga dipersyaratkan belum memiliki rumah sendiri. Selain memenuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan analisis kredit dari bank penyalur serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

“Peserta tentu perlu memperhatikan persyaratan yang ditetapkan, baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun dari bank penyalur. Karena pada akhirnya pembiayaan ini merupakan fasilitas perbankan, sehingga kelayakan kredit tetap menjadi bagian dari proses pengajuan,” kata Mulyana.

BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa pembiayaan MLT berbeda dengan pencairan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta yang memanfaatkan KPR melalui skema MLT tidak menggunakan atau mengurangi saldo individual JHT miliknya. Pembiayaan diberikan melalui mekanisme kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur, sehingga peserta tetap memiliki saldo JHT sesuai ketentuan program.

Pengajuan MLT juga semakin mudah dengan tersedianya kanal layanan digital. Berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat mengakses layanan perumahan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dengan memilih menu Perumahan Pekerja, menentukan jenis layanan yang diinginkan, memilih bank kerja sama, kemudian mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Peserta juga dapat memperoleh informasi dan melakukan proses layanan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun bank penyalur sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Mulyana, informasi mengenai MLT penting untuk terus disampaikan kepada pekerja karena kebutuhan akan hunian merupakan bagian dari kesejahteraan jangka panjang. Kepemilikan rumah yang layak tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga, tetapi juga dapat mendukung kualitas hidup dan produktivitas pekerja.

“Jaminan sosial pada dasarnya bukan hanya tentang memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga bagaimana peserta mendapatkan manfaat yang dapat mendukung kesejahteraannya. Karena itu, kami mengajak pekerja di Kabupaten Berau untuk mengenali seluruh manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk MLT perumahan,” tutur Mulyana.

Program MLT menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan nilai tambah bagi peserta melalui akses pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau. Dengan pilihan KPR, bantuan uang muka, hingga pembiayaan renovasi, pekerja memiliki alternatif untuk menyesuaikan kebutuhan perumahannya dengan kondisi masing-masing.

Bagi pekerja di Kabupaten Berau yang ingin mengetahui apakah dirinya memenuhi persyaratan MLT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau dapat menjadi salah satu kanal informasi yang dapat dihubungi. Peserta juga dapat memanfaatkan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, bank penyalur, mekanisme pengajuan, serta ketentuan terbaru sebelum mengajukan pembiayaan.

Mulyana berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta yang memenuhi kriteria. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja, khususnya dalam membantu mereka memiliki hunian yang layak maupun memperbaiki rumah yang sudah dimiliki. Yang terpenting, peserta memahami persyaratan dan memilih pembiayaan sesuai dengan kemampuan,” pungkasnya.

 [RWT | ADV]