Kaltimtoday.co, Bontang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang mengaku, sudah mendapat arahan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan perihal penghentian pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020. Sehingga, diprediksi beberapa proyek yang berasal dari DAK fisik tak akan terlaksana pada 2020 ini.

Sekretaris DPUPRK Bontang Abdul Azis mengatakan, pada DPUPRK Bontang belum ada kegiatan DAK fisik yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan, sehingga tak ada yang perlu dihentikan.

“Memang ada beberapa kegiatan yang berasal dari DAK fisik pemerintah pusat, dan paling banyak di bidang Bina Marga,” jelas Azis saat dihubungi melalui telepon, Kamis (2/4/2020).

Azis menyebut, kemungkinan besar kegiatan-kegiatan tersebut tak akan dijalankan. Mengingat dari pusat langsung yang melakukan pengalihan anggarannya. Bidang Bina Marga, kata Azis, biasa melakukan kegiatan pada peningkatan jalan atau perbaikan jalan nasional yang berada di wilayah Bontang. Sehingga kegiatan seperti itu pada 2020 ini diprediksi tidak akan ada.

“Tapi belum ada yang tanda tangan kontrak (belum berjalan, Red), sehingga tak perlu ada pembatalan atau addendum kontrak,” ungkapnya.

Azis pun berharap, wabah pandemi ini segera berakhir, dan tak ada tambahan kasus lagi. Namun, dia mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bontang yang cepat tanggap dalam hal penanganan wabah pandemi di Bontang.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran bagi daerah penerima DAK Fisik di tahun Anggaran 2020 untuk segera dihentikan kegiatannya, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. SE itu juga berlaku bagi Bontang yang menerima beberapa kegiatan DAK fisik.

[RIR | RWT | ADV]