PPU
DPRD PPU Sebut Nilai APBD 2023 Berpotensi Bertambah Rp 700 Miliar
Kaltimtoday.co, Penajam – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,180 triliun. Besaran nilai APBD tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2023, yang telah diparipurnakan oleh pemerintah bersama DPRD PPU, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, besaran APBD PPU tahun depan berpotensi mengalami kenaikan secara signifikan. Diperkirakan, nilai APBD naik sebesar Rp 700 miliar atau menjadi Rp 1,8 triliun.
“Nilai APBD kita masih sangat berpotensi naik. Tinggal kita tunggu regulasinya dari pusat,” ujar Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, Kamis (13/10/22).
Kepastian bertambahnya APBD murni 2023, menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Alokasi dana tersebut untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah.
Sejauh ini, proyeksi riil nilai APBD 2023 masih dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sampai saat ini pembahasan masih berjalan dan komunikasi antara Banggar dan TAPD cukup lancar. Karena kuncinya itu kan di komunikasi,” kata Politisi Gerindra ini.
Dirinya berharap, waktu pengesahan APBD tidak melebihi ketentuan. Proses pembahasan dilakukan secara maraton untuk mengejar batas akhir pengesahan, yakni 30 November mendatang.
Dengan naiknya APBD, maka ia menilai berbagai permasalahan infrastruktur yang menyangkut hajat masyarakat, secara bertahap bisa teratasi.
“Ya mudah mudahan, masalah fasilitas maupun infrastruktur untuk masyarakat bisa terselesaikan,” tutupnya.
[YUD | RWT | ADBV DPRD PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- DPRD PPU Dorong Swasembada Pangan untuk Topang IKN, Harap Didukung Pemerintah Pusat
- Komisi II Tekankan Pentingnya Pasca Panen dan Pola Tanam untuk Kualitas Beras Premium di PPU
- Pajak Sarang Walet Masih Jadi Kendala, DPRD PPU Soroti Ketiadaan Aturan Khusus
- DPRD PPU Minta DLH Segera Persiapkan TPA yang Lebih Representatif
- Hindari Keterlambatan, DPRD PPU Tegaskan Lelang Proyek Besar Harus Dilakukan di Awal Tahun