Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD memicu kritik dari mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Klaim efisiensi anggaran ini dinilai tak memiliki jaminan, bahkan berpotensi membuka ruang transaksi politik yang lebih besar.

Presiden BEM Unikarta Zulkarnain menilai, mekanisme tersebut memang memiliki sisi positif dan negatif. Namun setelah dicermati, dia menilai dampak negatifnya lebih dominan.

Argumen efisiensi yang diusung sejumlah partai politik, disebutkannya masih belum menyentuh akar persoalan. Efisiensi anggaran yang dimaksud hanya berlaku pada penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, tetapi tidak otomatis membuat biaya politik calon kepala daerah lebih kecil.  

“Tidak ada jaminan bahwa anggarannya itu bakal lebih sedikit ketimbang pemilihan secara langsung yang dilaksanakan melalui rakyat,” jelasnya saat ditemui Kaltimtoday, Rabu (14/1/2026). 

Di sisi lain, Zulkarnain memandang Pilkada melalui DPRD justru dapat memperbesar politik transaksional. Ia mencontohkan peta politik di Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki 45 anggota DPRD. Jika terdapat dua pasangan calon, minimal 23 suara harus diamankan untuk memastikan kemenangan. 

Bila pada pemilihan langsung praktik politik uang menyasar masyarakat dengan nilai ratusan ribu, maka di DPRD potensi nilainya bisa berlipat-lipat. 

“Tentu saya melihatnya money politiknya itu jauh bakal lebih besar, bisa ratusan juta bahkan miliaran,” tegasnya. 

Zulkarnain juga mengingatkan bahwa Pilkada bukan sekadar prosedur politik, melainkan momentum rakyat menentukan masa depan daerahnya. Jika mekanisme itu dipindahkan ke DPRD, maka rakyat kehilangan ruang partisipasi langsung.  

“Demokrasi itu kan kedaulatan tinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi apapun yang terjadi pemilihan harus melalui rakyat itu sendiri,” ujarnya. 

Atas dasar itu, BEM Unikarta menyatakan sikap penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Zulkarnain memastikan akan bersuara bersama mahasiswa lain sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan tersebut.  

“Dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan konsolidasi, dan setelah konsolidasi kami akan melakukan aksi dengan mendatangi DPRD secara langsung,” pungkasnya.

[RWT]