Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, warga pesisir butuh perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masyarakat yang tinggal di pesisir perlu pembinaan secara berkala untuk membangun kehidupan yang layak . Seperti memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai kepada bernelayan,” ungkapnya.

Agus menilai, perlakuan kepada masyarakat pesisir harus berbeda dengan yang di darat. Sebab umumnya di pesisir terkendala ketersediaan air bersih hingga fasilitas penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemiskinan.

"Lihat saja infrastruktur di sana. Banyak yang tidak layak. Makanya pemerintah harus memberikan solusi buat mereka," tuturnya.

Baca Juga: Atasi Banjir Bontang, Neni Tinjau Pembangunan Drainase di Jalan HM Ardans

 

Baca Juga: Tinjau Banjir di Bontang Permai, Wali Kota Neni Janjikan Solusi Lewat Pembangunan Turap

Baca Juga: Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025

Baca Juga: Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat

View this post on Instagram

Baca Juga: Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi

Baca Juga: Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak

Baca Juga: Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON

Baca Juga: Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Sawit di PT Energi Unggul Persada Bontang, Gubernur Kaltim Dorong Produksi Biodiesel Ramah Lingkungan

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tinjau Proyek SPAM Regional Void Indominco di Bontang, Target Beroperasi Desember 2025

Baca Juga: 200 Pelajar Difabel Meriahkan Festival Olahraga Disabilitas Pertama di Bontang

Baca Juga: Banyak Daerah Perketat Aturan Pajak, Pemkot Bontang Justru Relaksasi PBB-P2

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

Selain itu, Agus Haris juga menaruh harapan besar kepada Basri-Najirah untuk mengawal persoalan tapal batas di Kampung Sidrap. Warga di sana hidup dalam ketidakpastian. Banyak layanan publik yang tak bisa mereka nikmati akibat ketidakjelasan ini.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, telah menyediakan anggaran senilai Rp12,5 miliar bagi masyarakat pesisir.

Sebanyak Rp 7 miliar dari bantuan tersebut nantinya diperuntukkan untuk belanja alat tangkap kemudian dihibahkan ke para nelayan.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh gubernur Kaltim pada 26 April 2021 lalu. Basri Rase- Najirah menang telak di 4 pulau pesisir, yakni Malahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan pulau Gusung atas pasangan Neni-Joni.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]