Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, warga pesisir butuh perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masyarakat yang tinggal di pesisir perlu pembinaan secara berkala untuk membangun kehidupan yang layak . Seperti memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai kepada bernelayan,” ungkapnya.

Agus menilai, perlakuan kepada masyarakat pesisir harus berbeda dengan yang di darat. Sebab umumnya di pesisir terkendala ketersediaan air bersih hingga fasilitas penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemiskinan.

"Lihat saja infrastruktur di sana. Banyak yang tidak layak. Makanya pemerintah harus memberikan solusi buat mereka," tuturnya.

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap Industri, Pemkot akan Surati 1.087 Perusahaan di Bontang

Selain itu, Agus Haris juga menaruh harapan besar kepada Basri-Najirah untuk mengawal persoalan tapal batas di Kampung Sidrap. Warga di sana hidup dalam ketidakpastian. Banyak layanan publik yang tak bisa mereka nikmati akibat ketidakjelasan ini.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, telah menyediakan anggaran senilai Rp12,5 miliar bagi masyarakat pesisir.

Sebanyak Rp 7 miliar dari bantuan tersebut nantinya diperuntukkan untuk belanja alat tangkap kemudian dihibahkan ke para nelayan.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh gubernur Kaltim pada 26 April 2021 lalu. Basri Rase- Najirah menang telak di 4 pulau pesisir, yakni Malahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan pulau Gusung atas pasangan Neni-Joni.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]