Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, warga pesisir butuh perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masyarakat yang tinggal di pesisir perlu pembinaan secara berkala untuk membangun kehidupan yang layak . Seperti memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai kepada bernelayan,” ungkapnya.

Agus menilai, perlakuan kepada masyarakat pesisir harus berbeda dengan yang di darat. Sebab umumnya di pesisir terkendala ketersediaan air bersih hingga fasilitas penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemiskinan.

"Lihat saja infrastruktur di sana. Banyak yang tidak layak. Makanya pemerintah harus memberikan solusi buat mereka," tuturnya.

Baca Juga: Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak

 

Baca Juga: Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON

Baca Juga: Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Sawit di PT Energi Unggul Persada Bontang, Gubernur Kaltim Dorong Produksi Biodiesel Ramah Lingkungan

View this post on Instagram

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tinjau Proyek SPAM Regional Void Indominco di Bontang, Target Beroperasi Desember 2025

Baca Juga: 200 Pelajar Difabel Meriahkan Festival Olahraga Disabilitas Pertama di Bontang

Baca Juga: Banyak Daerah Perketat Aturan Pajak, Pemkot Bontang Justru Relaksasi PBB-P2

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Ajak Siswa SMK Geologi Pertambangan Siapkan Diri Hadapi Dunia Kerja

Baca Juga: Atasi Banjir, Pemkot Bontang Siapkan Polder di Tanjung Laut dan Bontang Kuala

Baca Juga: Disambut Ratusan Siswa, Wali Kota Neni Resmikan Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Baca Juga: Bangunan Pelabuhan Bontang Kumuh dan Kurang Terawat, Wali Kota Neni Tegur PT LBB

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Warga Sidrap Terpinggirkan dalam Mediasi, Wawali Agus Nilai Kabiro Pemprov Kaltim Tidak Netral

Selain itu, Agus Haris juga menaruh harapan besar kepada Basri-Najirah untuk mengawal persoalan tapal batas di Kampung Sidrap. Warga di sana hidup dalam ketidakpastian. Banyak layanan publik yang tak bisa mereka nikmati akibat ketidakjelasan ini.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, telah menyediakan anggaran senilai Rp12,5 miliar bagi masyarakat pesisir.

Sebanyak Rp 7 miliar dari bantuan tersebut nantinya diperuntukkan untuk belanja alat tangkap kemudian dihibahkan ke para nelayan.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh gubernur Kaltim pada 26 April 2021 lalu. Basri Rase- Najirah menang telak di 4 pulau pesisir, yakni Malahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan pulau Gusung atas pasangan Neni-Joni.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]