JAKARTA, Kaltimtoday.co - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI). Langkah ini menandai babak baru penguatan tata kelola lanskap berkelanjutan, mata pencaharian masyarakat pedesaan, serta ketahanan rantai nilai komoditas di Indonesia.

Berlandaskan capaian Fase Pertama yang berjalan pada periode 2023–2025 dengan dukungan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi, SLPI Fase Kedua (2026–2029) akan fokus membawa pendekatan percontohan menuju sistem yang lebih kuat. Program ini diorientasikan untuk mengintegrasikan kemitraan multipemangku kepentingan ke dalam sistem tata kelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha demi menjamin pendanaan serta hasil yang lebih stabil.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, menyatakan bahwa peluncuran ini terasa spesial karena bertepatan dengan momentum historis hubungan bilateral kedua negara.

"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase Pertama, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Olivier Zehnder, Senin (22/6/2026).

SLPI Fase Kedua ini bergulir dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta (Franc Swiss). Rangkaian program akan dilaksanakan di lima provinsi strategis, meliputi Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Fokus utamanya adalah menghubungkan aksi nyata di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional melalui kolaborasi erat sektor publik dan swasta.

Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dari solusi lingkungan hidup.

“Pada Fase Kedua, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” tutur Aretha.

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (nasional-subnasional), pemantauan berbasis hasil, hingga mobilisasi sumber daya domestik menjadi prioritas dalam fase baru ini demi mendukung rasa kepemilikan jangka panjang oleh instansi-instansi di Indonesia.

Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa perlindungan aset lanskap nasional berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Fase Kedua adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan,” pungkas Dida.

[TOS]