Oleh: Bambang Soepriyadi, S.Hut., M.Si (Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur) 

Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan anggaran daerah? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis keuangan, melainkan ujian serius bagi kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Sebab pemerintahan daerah tidak dinilai dari panjangnya daftar program yang diumumkan, tetapi dari keberanian memilih prioritas, menjaga keberlanjutan pendanaan, dan memastikan setiap rupiah bekerja untuk kepentingan warga. Ketika ruang fiskal masih longgar, banyak program mungkin terlihat meyakinkan. Namun ketika anggaran menyempit, janji yang terlalu banyak dapat berubah menjadi beban yang mahal. 

Penurunan transfer pusat dan berkurangnya Dana Bagi Hasil seharusnya dibaca sebagai tanda bahaya. Pemerintah provinsi tidak bisa lagi berbicara seolah semua program dapat berjalan bersamaan tanpa konsekuensi.

Dalam APBD, tidak ada uang yang benar-benar netral: setiap rupiah yang dipakai untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi program lain. Karena itu, program gratis, insentif, bantuan, penghargaan, dan kegiatan simbolik wajib diuji dengan ukuran yang lebih ketat. Program sosial memang penting, tetapi program sosial yang tidak terukur justru dapat menghabiskan tenaga fiskal yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak. 

Gratispol dan Jospol perlu dibaca bukan hanya sebagai janji politik, tetapi sebagai komitmen fiskal jangka menengah. Pemerintah harus membuka berapa biaya tiap program per tahun, dari mana sumber pendanaannya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, serta apa indikator keberhasilannya.

Tanpa peta jalan fiskal yang terang, publik hanya mengetahui nama program, tetapi tidak mengetahui daya tahannya. Program yang populer di awal dapat berubah menjadi beban ketika pendapatan daerah turun dan belanja wajib tetap harus dipenuhi. 

Kritik fiskal juga harus diarahkan pada komposisi belanja daerah. Bila belanja operasi terlalu dominan sementara belanja modal terlalu kecil, maka pembangunan mudah terjebak dalam pola jangka pendek.

Pemerintah terlihat hadir melalui bantuan, kegiatan, dan seremoni, tetapi tidak cukup membangun fondasi produktif seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, infrastruktur desa, dan konektivitas ekonomi. Padahal, untuk provinsi sebesar Kalimantan Timur, belanja modal yang kuat sangat penting agar pembangunan tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang. 

Di sinilah keberanian menentukan prioritas menjadi ukuran kepemimpinan. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa semua program penting. Dalam APBD yang tertekan, tidak semua program dapat diperlakukan sama.

Stunting, layanan kesehatan dasar, pendidikan bermutu, kemiskinan desa, sanitasi, air bersih, dan infrastruktur produktif seharusnya ditempatkan di urutan teratas. Program yang lebih bersifat apresiatif atau simbolik tetap dapat dijalankan, tetapi harus tunduk pada uji kepentingan publik yang lebih ketat. 

Rudy–Seno harus berani mengubah daftar janji menjadi strategi anggaran yang disiplin. Kaltim tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar piawai memberi nama program. Kaltim membutuhkan pemerintahan yang berani memilih, berani menunda yang tidak prioritas, berani membuka data, dan berani membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co