Kaltimtoday.co - PDI Perjuangan (PDIP) menarik garis tegas kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai, termasuk pendukung Ganjar Pranowo. Mereka dilarang keras menggelar demonstrasi terkait dengan putusan uji materi batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023).

Lantas, apa yang mendasari larangan keras dari PDIP tersebut?

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan mendalam terkait hal ini. "Bangsa Indonesia diajarkan falsafah bahwa yang baik akan terbukti dan yang buruk akan tampak dengan sendirinya," ujarnya. Menurut Hasto, politik seharusnya didasari oleh kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.

Hasto juga menambahkan, "Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil."

Pernyataan Hasto menggambarkan keyakinan PDIP terhadap integritas hakim MK dalam menjaga ketentuan syarat usia capres dan cawapres. "Konstitusi itu juga punya roh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karmapala politik sekiranya dilanggar," tegas Hasto.

Sebagai informasi tambahan, dalam sidang putusan tersebut, PDIP juga mencermati pengerahan ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI. Hasto menilai bahwa pengamanan seketat itu sebenarnya tidak diperlukan apabila konstitusi benar-benar ditegakkan. "Tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," pungkasnya.

Putusan MK terbaru memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Sebab, Anak tertua Presiden Joko Widodo ini memungkinkan maju di Pilpres karena kendati baru berusia 36 tahun tapi memiliki riwayat sebagai pemimpin daerah.

[TOS]