Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mendorong Pj Bupati PPU untuk segera mengalokasikan tunjangan kendaraan bagi Aparatur Negara Sipil (ASN) yang berhak menerima kendaraan dinas.

Syahrudin mengemukakan bahwa penggunaan kendaraan dinas oleh ASN dan pejabat dapat menghabiskan biaya signifikan dalam bahan bakar dan pemeliharaan.

“Jika dihitung, pakai mobil dinas itu BBM dan perawatan onderdil, besar,” ucapnya saat ditemui awak media di ruangannya. 

Ia melihat solusi konkrit dalam pengalokasian tunjangan kendaraan dinas, yang menurutnya akan lebih efisien dan tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU. 

“Sebaiknya mereka diberi tunjangan kendaraan. Lebih jelas dan mudah dikontrol, lebih hemat, efisien dan tidak terlalu membebani APBD,” jabarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemberian tunjangan kendaraan harus sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing pejabat, dengan jumlah yang bervariasi.

Kebijakan ini berada di tangan Pj Bupati, Makmur Marbun, yang memegang kendali atas administrasi Kabupaten PPU. Ketua DPRD tersebut optimis bahwa inisiatifnya akan mendapat respons positif dan segera direalisasikan.

Dia berharap, kendaraan dinas dapat memfasilitasi pejabat dalam menunaikan tanggung jawab pemerintahan dan merespons keperluan warga dengan lebih cepat. 

“Tunjangan ini nantinya bisa diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya bervariasi sesuai tingkat jabatan,” tutupnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.