Kaltimtoday.co - Pemerintah berencana memulai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 pada November ini. Di tengah persiapan rekrutmen tersebut, calon pelamar perlu memahami pengelolaan aparatur sipil negara tidak hanya berkaitan dengan proses penerimaan pegawai, melainkan juga mencakup sistem yang mengatur kompetensi, penempatan, hingga pengembangan karier setelah seseorang diangkat menjadi ASN. 

Salah satu landasan dalam pengelolaan tersebut adalah sistem merit. Melalui sistem ini, kualifikasi, kompetensi, potensi,kinerja, serta integritas dan moralitas menjadi dasar dalam manajemen ASN guna memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil berdasarkan kemampuan serta hasil kerjanya.

Ketentuan mengenai sistem merit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Aturan yang berlaku sejak 31 Desember 2025 tersebut menggantikan PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 dan mencakup perencanaan kebutuhan, manajemen talenta, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, hingga pemberian penghargaan dan penegakan disiplin.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PermenPANRB Nomor 19/2025, penyelenggaraan sistem merit didasarkan pada lima unsur utama. Kelima unsur tersebut meliputi kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pegawai sesuai kebutuhan jabatan dan organisasi.

Penerapan sistem merit juga harus dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan pegawai berdasarkan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi berkebutuhan khusus. Kesempatan dalam manajemen ASN harus diberikan berdasarkan unsur-unsur merit, bukan karena latar belakang pribadi atau kedekatan dengan pihak tertentu.

Sistem merit bertujuan membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme. Sejumlah tujuan penerapannya meliputi merekrut ASN yang profesional dan berintegritas,menempatkan pegawai sesuai kompetensi, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, serta memberikan kepastian pengembangan karier. Selain itu, sistem ini bertujuan mewujudkan pengelolaan ASN yang efektif dan efisien serta memberikan penghargaan secara adil dan layak.

PermenPANRB Nomor 19/2025 turut mengatur delapan aspek yang wajib menjadi dasar penerapan sistem merit oleh instansi pemerintah. Kedelapan aspek tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan, manajemen talenta, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja dan citra institusi, penghargaan dan pengakuan, disiplin, pemberhentian, serta upaya administratif, hingga digitalisasi manajemen ASN. 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan menegaskan sistem merit tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme promosi atau kenaikan jabatan. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari pengelolaan ASN secara menyeluruh dengan menempatkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kapasitas sebagai dasar dalam manajemen talenta.

“Meritokrasi itu bukan hanya duduk dalam jabatan, tetapi sebuah sistem besar. Semakin tinggi jenjang jabatan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk membina, mengarahkan, dan memastikan organisasi terus berkembang,” ujar Zudan,dikutip dari laman resmi BKN.

Ia menjelaskan, jabatan yang lebih tinggi membawa kewenangan lebih besar sekaligus tanggung jawab untuk membina,mengembangkan, dan mempersiapkan pegawai di bawahnya agar tumbuh menjadi talenta terbaik organisasi. Pemimpin tidak cukup hanya mengawasi pekerjaan, tetapi juga harus membantu pegawai meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan regenerasi di lingkungan instansi.

Zudan juga menyoroti pentingnya budaya berbagi pengetahuan sebagai bagian dari penerapan sistem merit. ASN yang memiliki pengalaman dan kompetensi lebih tinggi diharapkan aktif membagikan pengetahuan, pengalaman, serta praktik kerja yang baik kepada rekan-rekannya demi mempercepat peningkatan kapasitas organisasi.

“Golongan yang lebih tinggi harus lebih baik, lebih pintar, lebih rapi, dan tugasnya adalah membina yang di bawahnya.Itulah makna dari jenjang dalam sistem merit,” tegasnya.

Penerapan sistem merit secara konsisten diharapkan berdampak langsung pada kualitas manajemen ASN, mulai dari mekanisme pengembangan talenta yang berkesinambungan, regenerasi kepemimpinan yang lebih baik, hingga budaya kolaborasi yang kuat demi mendorong pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan responsif. 

[RWT]