Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan hak dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi perhatian di tengah efisiensi anggaran daerah. 

Pemkab berkomitmen mengupayakan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak mengalami pemangkasan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan tidak ada keinginan pemerintah daerah untuk mengurangi hak pegawai.

Penyesuaian anggaran, kata dia, akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Tidak ada keinginan kami untuk memotong. Artinya kami menyesuaikan anggaran, kami berusaha jangan sampai kemudian tunjangan, terutama TPP itu tidak dilakukan pemangkasan,” ujarnya.

Menurut Said, meski pemerintah daerah harus melakukan efisiensi, pemenuhan hak seluruh ASN tetap menjadi komitmen.

Besaran dan jumlah penerima tunjangan juga akan diupayakan tetap dipertahankan, dengan pelaksanaannya menyesuaikan kondisi anggaran.

“Walaupun dengan kondisi keuangan mengalami efisiensi, tapi sampai saat ini kami masih komitmen untuk tetap memberikan hak ke semua ASN,” katanya.

“Untuk jumlahnya kami akan upayakan pertahankan. Tapi kalau untuk anggarannya, kami menyesuaikan,” lanjutnya.

Said menjelaskan, efisiensi anggaran membuat Pemkab Berau perlu menyusun kembali skala prioritas belanja.

Belanja pegawai menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan sebelum anggaran dialokasikan untuk program pembangunan lainnya.

“Bisa jadi selama ini dengan anggaran yang banyak, banyak di kegiatan misalnya infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan, ya tentu kita prioritaskan kepada belanja pegawai dulu. Jadi sisanya baru kami lakukan kegiatan perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya,” ujarnya.

Di tengah anggaran yang terbatas. Sekda mengaku telah mempunyai berbagai strategi yang menurutnya cukup ampuh untuk menopang keuangan daerah.

Seperti memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi dalam belanja serta mengkaji kembali program kepala daerah yang dianggap benar-benar prioritas.

“Kondisi ini tentu memang bukan hanya terjadi di Kabupaten Berau saja, tetapi menyeluruh. Sesuai dengan janji bupati pada saat itu tidak terjadi pemotongan TPP bagi ASN, maka kegiatan dan belanja-belanja yang lain kita lakukan efisiensi menyesuaikan kondisi,” tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]