Kaltimtoday.co, Samarinda - Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih terus menghantui selama pandemi Covid-19. Terlebih lagi, intensitas pertemuan pada masa pandemi ini cukup berkurang. Sehingga ada kemungkinan suatu kejadian namun tidak terlapor atau tidak terdengar.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh menyampaikan bahwa, sejauh ini pihaknya senantiasa mengingatkan dinas-dinas terkait, terutama yang berwenang dalam hal tersebut agar terus melakukan edukasi ke masyarakat. Misalnya pencegahan dari dalam keluarga agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sekaligus terus melakukan penanganan jika menemukan suatu kasus.

"Pandemi tidak menghentikan kita dari aktivitas sebelumnya. Memang salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah anggaran," ungkap Fitri kepada awak media.

Politisi dari Fraksi PKS ini menyebutkan bahwa, Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sangat prihatin karena pemerintah sangat sedikit menganggarkan dana untuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi untuk upaya preventif saja belum banyak.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Saya ada contoh. Di Balikpapan ada DP3AKB. Itu anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang pola asuh yang benar dan mencegah kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup untuk sosialisasi ke sekitar 20 RT per tahunnya," lanjut Fitri.

Sedangkan jumlah RT di Balikpapan mencapai 1.600 lebih. Menurutnya, di situ lah pangkal masalah. Maka, Fitri mendorong kepada pemerintah untuk menyediakan anggarannya. Sebab kondisi baik dan buruknya anak itu tidak lepas dari bagaimana keluarga mampu memahami pola asuh yang benar.

"Ini pula yang menguatkan kami di Komisi IV, pada 2021 ini rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ketahanan keluarga harus serius digarap," tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa di samping penanganan, pemerintah juga harus fokus terhadap upaya preventif seperti edukasi. Sebab hal tersebut tak kalah krusialnya. Pencegahan sudah seharusnya menjadi prioritas.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]