Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (10/3/2021). Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang.

Dalam rangka membahas status kepemilikan lahan antara PT Sumalindo dan Pemprov Kaltim yang digunakan kelompok tani Kelurahan Pendingin, Sangasanga.

Ditemui awak media seusai rapat, Veridiana menyampaikan bahwa kelompok tani di Kelurahan Pendingin tengah menggarap tanah yang berstatus sebagai lahan pemerintah disertai sertifikat.

"Pada saat ini, ada pihak perusahaan masuk kembali melakukan aktivitas di lahan yang sudah mereka garap dan jadi sawah. Jadi, mereka memang secara legalnya tidak ada pinjam pakai dengan siapa-siapa lahan itu. Jadi digarap saja. Sebab melihat lahan itu terdiam," beber Veridiana.

Namun, lahan itu sudah ada kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pihak ketiga yakni PT Sumalindo dan anak dari perusahaan tersebut bernama PT Nityasa Jasa Prima (NJP). Saat ini, PT NJP melakukan aktivitas di sana.

Baca Juga: Resmi Dibuka, Yello Hotel Samarinda Mantapkan Komitmen Tumbuh bersama Komunitas Lokal

 

Baca Juga: Visum Jadi Penentu, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda Masih Mandek  

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar

Baca Juga: Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas

View this post on Instagram

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung

Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Transportasi Kembali Dibahas, Dishub Samarinda Sampaikan Beberapa Usul ke DPRD

Baca Juga: Sinergi Pemprov Kaltim dan Blue Sky Group Kian Mantap, Tempat Hiburan Baru di Samarinda Siap Launching dalam Waktu Dekat

Baca Juga: Warga Batu Kajang-Muara Kate Minta Penghentian Total Hauling Batu Bara, Gubernur Rudy Mas'ud Diminta Tegas Soal Larangan Lewat Jalan Nasional

Baca Juga: Atasi Banjir, Samarinda Bangun Folder Raksasa dan Susun Rencana Bendungan Otomatis Rp800 Miliar

Baca Juga: Posko Aduan SPMB Terima 8 Laporan, Wali Kota Samarinda Sebut Mayoritas Aduan Soal Domisili

Baca Juga: Dukung Palestina, Konser Amal “Sound of Freedom” Bakal Digelar di GOR Sempaja Samarinda

 

Baca Juga: PT Berau Coal dan Mitra Salurkan Hewan Kurban ke Kampung Lingkar Tambang di Momen Iduladha 1446 H

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Masyarakat itu hanya menginkan 2 hal. Pertama, mereka kalau diizinkan tetap melakukan kegiatan pertanian di situ. Nanam padi dan sebagainya karena mata pencaharian. Tapi mereka sadar juga kalau lahan itu bukan milik mereka," lanjut politisi dari Fraksi PDIP.

Kedua, seandainya perusahaan tetap melakukan kegiatan, masyarakat meminta pertimbangan. Sebab ada surat dari perusahaan yang menyebutkan akan melakukan penanaman di lahan itu. Padahal, selama ini lahan sudah dibersihkan oleh masyarakat.

"Jadi, keputusan rapat kita karena baru mendengar dari masyarakat, minggu depan kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan," jelas Veridiana.

Waktu yang dilalui masyarakat selama menggarap lahan itu bervariasi. Ada yang sejak 2013, 2014, bahkan ada yang sejak tahun 90-an. Disertai 9 kelompok tani di lahan 350 hektar. Saat ini, pihaknya masih menyesuaikan jadwal untuk bertemu perusahaan.

"Kalau boleh, petani minta tetap diizinkan untuk tetap beraktivitas di sawah. Tapi kalau perusahaan tetap kekeuh untuk melaksanakan, tolong dipertimbangkan untuk ada tali asih itu," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]