Samarinda
Garap Tanah Berstatus Lahan Pemprov dan PT Sumalindo, Kelompok Tani di Kelurahan Pendingin Minta Pertimbangan
Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (10/3/2021). Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang.
Dalam rangka membahas status kepemilikan lahan antara PT Sumalindo dan Pemprov Kaltim yang digunakan kelompok tani Kelurahan Pendingin, Sangasanga.
Ditemui awak media seusai rapat, Veridiana menyampaikan bahwa kelompok tani di Kelurahan Pendingin tengah menggarap tanah yang berstatus sebagai lahan pemerintah disertai sertifikat.
"Pada saat ini, ada pihak perusahaan masuk kembali melakukan aktivitas di lahan yang sudah mereka garap dan jadi sawah. Jadi, mereka memang secara legalnya tidak ada pinjam pakai dengan siapa-siapa lahan itu. Jadi digarap saja. Sebab melihat lahan itu terdiam," beber Veridiana.
Namun, lahan itu sudah ada kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pihak ketiga yakni PT Sumalindo dan anak dari perusahaan tersebut bernama PT Nityasa Jasa Prima (NJP). Saat ini, PT NJP melakukan aktivitas di sana.
Baca Juga: Dukung Program Gratispol Rudy-Seno, Disdikbud Kaltim Mulai Pendataan Pelajar dan Mahasiswa
Baca Juga: Rektor Unmul Respons Penolakan Program Makan Bergizi Gratis: Jangan Pengaruhi Sektor LainView this post on Instagram
"Masyarakat itu hanya menginkan 2 hal. Pertama, mereka kalau diizinkan tetap melakukan kegiatan pertanian di situ. Nanam padi dan sebagainya karena mata pencaharian. Tapi mereka sadar juga kalau lahan itu bukan milik mereka," lanjut politisi dari Fraksi PDIP.
Kedua, seandainya perusahaan tetap melakukan kegiatan, masyarakat meminta pertimbangan. Sebab ada surat dari perusahaan yang menyebutkan akan melakukan penanaman di lahan itu. Padahal, selama ini lahan sudah dibersihkan oleh masyarakat.
"Jadi, keputusan rapat kita karena baru mendengar dari masyarakat, minggu depan kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan," jelas Veridiana.
Waktu yang dilalui masyarakat selama menggarap lahan itu bervariasi. Ada yang sejak 2013, 2014, bahkan ada yang sejak tahun 90-an. Disertai 9 kelompok tani di lahan 350 hektar. Saat ini, pihaknya masih menyesuaikan jadwal untuk bertemu perusahaan.
"Kalau boleh, petani minta tetap diizinkan untuk tetap beraktivitas di sawah. Tapi kalau perusahaan tetap kekeuh untuk melaksanakan, tolong dipertimbangkan untuk ada tali asih itu," pungkasnya.
[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Polresta Samarinda Sita Uang Judi Balap Liar Rp38 Juta, Sejumlah Pelaku Terancam 10 Tahun Penjara
- Adiknya Jadi Gubernur, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Janji Profesional Awasi Pemerintahan Baru
- Tingkatkan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Gibran Minta Puskesmas di Samarinda Layani Minimal 30 Pasien per Hari
- PT TDMB Resmikan Pabrik di Kukar, Produksi 4,1 Juta Detonator Per Tahun dan Serap 130 Tenaga Kerja
- Wapres Gibran Tinjau Puskesmas Remaja Samarinda, Warga Hujan-hujanan Keluhkan Hanya Dapat Buku
