Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (10/3/2021). Dipimpin oleh Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang.

Dalam rangka membahas status kepemilikan lahan antara PT Sumalindo dan Pemprov Kaltim yang digunakan kelompok tani Kelurahan Pendingin, Sangasanga.

Ditemui awak media seusai rapat, Veridiana menyampaikan bahwa kelompok tani di Kelurahan Pendingin tengah menggarap tanah yang berstatus sebagai lahan pemerintah disertai sertifikat.

"Pada saat ini, ada pihak perusahaan masuk kembali melakukan aktivitas di lahan yang sudah mereka garap dan jadi sawah. Jadi, mereka memang secara legalnya tidak ada pinjam pakai dengan siapa-siapa lahan itu. Jadi digarap saja. Sebab melihat lahan itu terdiam," beber Veridiana.

Namun, lahan itu sudah ada kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pihak ketiga yakni PT Sumalindo dan anak dari perusahaan tersebut bernama PT Nityasa Jasa Prima (NJP). Saat ini, PT NJP melakukan aktivitas di sana.

Baca Juga: SPMB Samarinda Siap Digelar, PT Telkom Dilibatkan untuk Antisipasi Gangguan Server

 

Baca Juga: Godok Raperda Pariwisata, DPRD Samarinda Masuk Tahap Klasifikasi Pasal dan Bab

Baca Juga: Puluhan Makam di TPU Cempaka Jalan Pangeran Suryanata Longsor, BPBD Samarinda Upayakan Relokasi

Baca Juga: Pesan Menteri Kebudayaan RI Soal Renovasi Masjid Shiratal Mustaqiem Samarinda: Jaga Keaslian Nilai Sejarahnya

Baca Juga: Resmikan Balai Pelestarian Kebudayaan di Samarinda, Menteri Fadli Zon Dorong Akselerasi Kemajuan Budaya

View this post on Instagram

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Soroti Aktivitas Anak Jalanan yang Meresahkan, DPRD Samarinda Minta Masyarakat Tidak Beri Uang

Baca Juga: Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 Masih Nol, DPRD Samarinda Desak Bapenda Sidak Lapangan

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target

Baca Juga: Polemik Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Siap Mediasi Kedua Belah Pihak 

Baca Juga: Kerahkan Dua Unit Ekskavator, Korban Longsor di Jalan Gerilya Samarinda Ditemukan Meninggal Dunia

Baca Juga: Kelurahan Lempake dan Makroman Jadi Titik Potensial Implementasi Program Oplah, DPRD Samarinda Siap Dukung

 

Baca Juga: Polresta Samarinda Tegas Perangi Narkoba, 5,9 Kilogram Sabu dan Ekstasi Dimusnahkan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Masyarakat itu hanya menginkan 2 hal. Pertama, mereka kalau diizinkan tetap melakukan kegiatan pertanian di situ. Nanam padi dan sebagainya karena mata pencaharian. Tapi mereka sadar juga kalau lahan itu bukan milik mereka," lanjut politisi dari Fraksi PDIP.

Kedua, seandainya perusahaan tetap melakukan kegiatan, masyarakat meminta pertimbangan. Sebab ada surat dari perusahaan yang menyebutkan akan melakukan penanaman di lahan itu. Padahal, selama ini lahan sudah dibersihkan oleh masyarakat.

"Jadi, keputusan rapat kita karena baru mendengar dari masyarakat, minggu depan kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan," jelas Veridiana.

Waktu yang dilalui masyarakat selama menggarap lahan itu bervariasi. Ada yang sejak 2013, 2014, bahkan ada yang sejak tahun 90-an. Disertai 9 kelompok tani di lahan 350 hektar. Saat ini, pihaknya masih menyesuaikan jadwal untuk bertemu perusahaan.

"Kalau boleh, petani minta tetap diizinkan untuk tetap beraktivitas di sawah. Tapi kalau perusahaan tetap kekeuh untuk melaksanakan, tolong dipertimbangkan untuk ada tali asih itu," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]