Kaltimtoday.co, Samarinda - Pendidikan adalah aset terbaik untuk masa depan. Perlu persiapan matang agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Khususnya bagi para siswa sekolah yang ke depannya akan menghadapi persaingan sengit di dunia kerja dan industri. Rusman Ya'qub selaku ketua Komisi IV DPRD Kaltim menyadari hal tersebut.

Disampaikan oleh Rusman, sejauh ini di bidang pendidikan memang tengah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana. Menurut Rusman, sarana dan prasarana pendidikan di Kaltim terbagi ke dalam beberapa kategori. Mulai yang harus dibangun baru, diperbaiki, dan ada pula yang memang harus diganti. Terutama untuk satuan pendidikan vokasi.

"Maka selalu saya sampaikan bahwa ke depan, orientasi pendidikan vokasi itu harus dilakukan pengkajian ulang atau reorientasi. Sebab, kita harus sesuaikan dengan segmentasi dan kebutuhan pasar industri," ungkap Rusman saat ditemui awak media pada Senin (26/10/2020).

Ke depan, Kaltim tidak bisa sekadar memberikan ijazah kelulusan kepada siswa-siswi yang berasal dari sekolah vokasi. Sebab di masa depan, dunia industri justru membutuhkan sertifikasi keahlian. Menurutnya, ijazah tidak laku di pasar industri.

Terlebih lagi, persaingan akan semakin sengit dan jumlah pencari kerja yang diprediksi semakin membeludak. Rusman turut menegaskan bahwa semua dunia industri di masa depan aku mengacu pada era digitalisasi yang tengah berkembang dewasa ini.

"Kita ini kan sudah masuk yang namanya era 4.0. Semua serba digital, komputerisasi, dan serba otomatis. Oleh sebab itu anak-anak kita ini harus dibekali sertifikasi keahlian. Apapun itu. Sebab ijazah itu tidak laku," beber Rusman.

Rusman juga menyebutkan bahwa pasar industri akan segera memiliki standardisasi mutu atau ISO. Ketika berbicara soal ISO, maka yang paling dibutuhkan adalah sertifikasi keahlian. Sementara itu, lulusan pendidikan vokasi saat ini belum menjadi satu standar yang wajib.

Kecuali untuk beberapa sekolah dan bidang tertentu. Rusman pun berpendapat bahwa ke depan, lembaga sertifikasi juga harus ada di Kaltim. Bahkan jika perlu, eksistensi dari lembaga sertifikasi itu perlu didorong dari perguruan tinggi atau pihak swasta.

"Diadakannya lembaga sertifikasi itu bertujuan agar lulusan pendidikan vokasi atau pencari kerja itu betul-betul bisa tersalurkan. Padahal di Kaltim, terkenal sebagai provinsi industri bersama industri menengah ke atas yang high-technology," lanjutnya.

Namun Rusman melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, Kaltim hanya sebagai penonton dan yang mengisi peluang kerja dan posisi strategis justru berasal dari lulusan luar yang mengantongi sertifikasi keahlian. Meskipun jika diuji secara kemampuan, bukan tidak mungkin kalau tenaga dari Kaltim sendiri yang lebih mumpuni.

Namun akhirnya tidak diterima karena tak memiliki sertifikasi tersebut. Saat ini, sertifikasi keahlian menjadi salah satu syarat mutlak. Maka, Rusman berpikir bahwa orientasi mengenai hal tersebut harus berubah. Sekaligus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

"Sebagai contoh, workshop kita di bidang elektronika masih mempelajari bahan televisi tabung. Sementara sekarang yang ada di pasaran tidak seperti itu. Jadi kita selalu ketinggalan antara pasar industri dengan praktiknya," pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]