Kaltim
DPRD Kaltim Desak Pemprov Batasi Ruang Interaksi Masyarakat
Kaltimtoday.co, Samarinda - Terkait penanganan penyebaran virus corona atau Covid 19 di wilayah Kalimantan Timur, perlu adanya koordinasi dan sinergi antara seluruh pihak.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai langkah cegah tanggap agar dapat dilakukan secara massif ke masyarakat.
“Untuk langkah penanganan teknis sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Jadi segera sampaikan usulan untuk mendahului APBD Perubahan, kami siap meyakinkan rekan-rekan di dewan dan segera mengusulkan kepada gubernur memenuhi sarana dan prasarana hingga peralatan yang dibutuhkan guna pencegahan penyebaran virus corona di Kaltim,” kata Rusman Yaqub saat menutup Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Senin (16/03).
Rusman beserta sejumlah anggota Komisi IV mengusulkan agar Pemprov Kaltim segera mengkaji untuk membatasi ruang-raung terbuka yang ada.
Membentuk posko-posko pengaduan di masing-masing kabupaten/kota serta bagaimana mengedukasi masyarakat agar benar-benar paham tentang virus corona.
“Jadi informasi yang beredar bisa di filter dan kemudian menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Selain di media resmi atau media sosial, melalui Diskominfo juga perlu turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, memakai mobil keliling atau dengan cara lainnya. Demikian halnya kepada mereka yang diliburkan sekolahnya, harus ada kontrol terhadap anak-anak yang libur,” harapnya.
Sementara, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jajaran Komisi IV DPRD Kaltim. Dia menilai sinergi antara pemerintah dengan legislatif dan stakeholder lainnya akan memudahkan mengambil langkah-langkah dalam menghadapi penyebaran virus corona ini sehingga bisa mengatasinya dengan baik.
“Dinas Kesehatan bisa segera menyusun anggaran keperluan untuk kebutuhan penanganan virus corona ini. Segera ditindaklanjuti dan Komisi IV yang akan mengawalnya,” kata Jauhar.
[TOS | ADV]
Related Posts
- Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi
- Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak
- Dengar Aspirasi Petani Kaltim, Sarifah Suraidah Janji Perjuangkan Stabilitas Harga Pupuk
- PBB Tetapkan Hari Danau Dunia, Danau Matano Jadi Contoh Sinergitas Konservasi Air
- DJPb dan Pemprov Kaltim Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD Digital ke Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Satuan Kerja