PROKOM KUKAR

Kukar Siapkan Rp10 Miliar untuk Jaminan BPJS Ketenagakerjaan 48 Ribu Pekerja Rentan

Supri Yadha — Kaltim Today 16 November 2026 17:37
Kukar Siapkan Rp10 Miliar untuk Jaminan BPJS Ketenagakerjaan 48 Ribu Pekerja Rentan
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Supri/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sebanyak 48 ribu pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program dedikasi Etam Sejahtera. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2026 untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para penerima manfaat.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengungkapkan, pelaksanaan program tahun ini telah memasuki tahap pembayaran iuran untuk dua triwulan pertama. Pada triwulan pertama (TW I), pembayaran telah dilakukan untuk sekitar 31 ribu pekerja. Kemudian, pada triwulan kedua (TW II), jumlah pekerja yang masuk dalam pembayaran sekitar 21 ribu orang.

Perbedaan jumlah tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dan pemadanan data calon penerima. Dengan demikian, angka pembayaran pada masing-masing triwulan tidak otomatis menunjukkan adanya perbedaan penerima secara keseluruhan.

“Dari target 48 ribu pekerja, hasil pemadanan data pada triwulan pertama memungkinkan pembayaran untuk sekitar 31 ribu orang. Kemudian, pada triwulan kedua ada sekitar 21 ribu pekerja yang kembali masuk dalam pembayaran,” kata Dendy, Senin (16/11/2026).

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang bekerja tanpa kepastian pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). 

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 hingga 4. Data calon penerima yang dihimpun Distransnaker terlebih dahulu disandingkan dengan basis data Dinas Sosial sebelum digunakan sebagai acuan pembayaran iuran.

“Data awal calon penerima kami serahkan untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki Dinas Sosial. Setelah proses pemadanan selesai, hasilnya menjadi acuan untuk menentukan pekerja rentan yang iuran BPJS Ketenagakerjaannya bisa dibayarkan pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, anggaran sekitar Rp10 miliar telah disiapkan untuk menopang perlindungan bagi 48 ribu pekerja rentan tersebut. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan dan rentan kehilangan penghasilan akibat risiko pekerjaan.

Di sisi lain, pengelolaan program ini akan mengalami perubahan mulai 2027. Penyesuaian tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 90 serta ketentuan kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan akan dialihkan dari Distransnaker kepada Dinas Sosial Kukar.

Dengan perubahan itu, 2026 menjadi tahun terakhir Distransnaker mengelola program tersebut. Anggaran sekitar Rp10 miliar yang sebelumnya berada di bawah dinas tersebut juga telah dialihkan ke Dinas Sosial untuk mendukung kelanjutan program pada tahun mendatang.

“Mulai tahun depan, tanggung jawab program perlindungan pekerja rentan tidak lagi berada di Distransnaker, melainkan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Anggaran sekitar Rp10 miliar juga sudah dialihkan untuk mendukung pelaksanaannya pada 2027,” tandasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR] 



Berita Lainnya