Kaltimtoday.co, Berau - Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (TPPA) yang masih marak terjadi di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Menanggapi kondisi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

Sumadi meminta pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau untuk segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Kehadiran tim khusus ini dinilai sangat mendesak agar penanganan kasus kekerasan di lapangan bisa berjalan lebih cepat, sigap, dan terarah.

“Korban perlu cepat mendapat perlindungan pasca terjadinya kasus, agar mereka merasa aman dan tidak terasingkan ketika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan TPPA,” katanya. 

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa anak-anak dan kaum perempuan merupakan kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penanganan di lapangan tidak boleh hanya fokus pada upaya pencegahan, melainkan harus siap mengawal dan membela korban sesegera mungkin saat peristiwa terjadi.

Selain masalah hukum dan kekerasan fisik, Sumadi juga menyoroti masalah kesehatan anak di Bumi Batiwakkal, khususnya angka kasus gizi buruk atau stunting yang dinilai masih cukup tinggi.

Ia menegaskan, penanganannya perlu dilakukan berkelanjutan, tidak hanya sebatas kegiatan seremonial melainkan perlu diperkuat melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan dan perhatian terhadap kondisi keluarga. 

“Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi ketahanan keluarga agar berbagai persoalan sosial bisa dicegah. Ini penting agar keluarga bisa menjadi tempat yang aman bagi anak dan perempuan,” tandasnya.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]