Kaltimtoday.co - Menjelang dibukanya pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026, informasi mengenai syarat ekonomi menjadi perhatian utama calon mahasiswa dan orang tua. Salah satu ketentuan penting yang wajib dipahami sejak awal adalah batas penghasilan orang tua atau wali sebagai penentu kelayakan penerima bantuan pendidikan tersebut.

KIP Kuliah merupakan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terkendala biaya. Program ini mencakup pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang diberikan secara berkala kepada mahasiswa penerima.

Ketentuan Batas Gaji Orang Tua dalam KIP Kuliah 2026

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan kriteria ekonomi yang harus dipenuhi calon penerima KIP Kuliah 2026. Seorang pendaftar dinilai memenuhi syarat ekonomi apabila masuk dalam salah satu ketentuan berikut:

Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling tinggi Rp 4 juta per bulan.
Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga tidak melebihi Rp 750 ribu per orang setiap bulan.

Ketentuan tersebut dirancang agar keluarga dengan jumlah tanggungan lebih banyak tetap mendapat penilaian yang adil dalam proses seleksi.

Kategori Prioritas Penerima KIP Kuliah

Selain melihat batas penghasilan, pemerintah juga menetapkan sejumlah kategori prioritas yang memudahkan calon mahasiswa memenuhi persyaratan ekonomi. Kategori tersebut antara lain peserta didik pemegang KIP dari jenjang pendidikan sebelumnya serta keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, PBI Jaminan Kesehatan, dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Calon mahasiswa dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan data PPKE hingga desil tiga, serta mereka yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan, juga termasuk dalam kelompok prioritas.

Bagi pendaftar yang tidak masuk kategori tersebut, kesempatan tetap terbuka selama memenuhi batas penghasilan dan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu yang telah dilegalisasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Proses Verifikasi Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam proses seleksi KIP Kuliah 2026, calon pendaftar wajib mengisi data kondisi ekonomi keluarga secara lengkap dan akurat. Data tersebut meliputi bukti penghasilan orang tua atau wali, surat keterangan tidak mampu, serta dokumen pendukung lain seperti foto kondisi rumah dan bukti tagihan listrik atau air jika diperlukan.

Seluruh dokumen akan diverifikasi oleh perguruan tinggi setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria ekonomi yang telah ditetapkan.

Pendekatan Pemerintah dalam Menilai Kelayakan

Penilaian kelayakan KIP Kuliah tidak hanya berfokus pada nominal gaji orang tua. Pemerintah menerapkan pendekatan menyeluruh dengan mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan aset, serta kondisi sosial ekonomi secara umum.

Pendekatan ini dilakukan agar bantuan pendidikan diberikan secara adil kepada calon mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan Sejak Awal

Agar proses pendaftaran KIP Kuliah 2026 berjalan lancar, calon pendaftar disarankan menyiapkan sejumlah dokumen penting, seperti kartu keluarga untuk menunjukkan jumlah anggota keluarga, surat keterangan penghasilan orang tua atau wali, surat keterangan tidak mampu yang dilegalisasi, serta bukti kepesertaan bantuan sosial jika ada.

Kejujuran dalam pengisian data menjadi hal krusial karena ketidaksesuaian informasi dapat berdampak pada pembatalan status penerima bantuan.

[RWT]