Kaltimtoday.co, Samarinda - Koalisi Gratispol Watch menyampaikan surat tuntutan kepada Gubernur Kalimantan Timur terkait dugaan persoalan sistemik dalam pelaksanaan program Pendidikan Gratispol.

Koalisi mengungkap sejumlah temuan, di antaranya adanya penerima Gratispol yang juga menerima beasiswa lain, mahasiswa yang namanya tercantum sebagai calon penerima tanpa pernah mendaftar, minimnya informasi dan kejelasan mengenai program, puluhan aduan dari mahasiswa terdampak, serta aturan dalam Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 yang dinilai masih diskriminatif.

Menurut Koalisi, berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan validitas data dalam penyelenggaraan Gratispol. Mereka menilai kondisi itu berpotensi melanggar hak atas pendidikan dan prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Ini merupakan kali kedua, kami kirimkan tuntutan kepada pemprov kaltim karena sebelumnya kami sudah mengajukan permohonan audiensi akan tetapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya," kata Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadilah Rahmatan Al Kafi.

Fadilah menyampaikan, pihaknya berupaya memperjuangkan advokasi tersebut, agar persoalan hak atas pendidikan yang layak bagi masyarakat, bisa terselesaikan dengan baik.

"Kami menolak berbagai bentuk alasan administratif yang seringkali dikemukakan oleh pemprov maupun biro kesra Kalimantan Timur. Seperti misalnya hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan gratis," tegasnya.

Atas dasar itu, Koalisi menuntut Gubernur Kalimantan Timur untuk:

• Memulihkan hak seluruh mahasiswa yang terdampak tanpa syarat tambahan
• Melakukan audit, evaluasi, dan perbaikan menyeluruh terhadap desain serta pelaksanaan program Gratispol, termasuk memperbaiki pelayanan TP2G dan Satgas Gratispol.
• Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas persoalan yang terjadi.
• Menunjukkan komitmen melalui kebijakan konkret untuk menjamin hak pendidikan yang adil dan dapat diakses seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

"Ini tentang perjuangan bagaimana kita mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak layak. kita mengoreksi kebijakan pemerintah yang merugikan banyak pihak khususnya terkait pendidikan Gratispol ini," ujar Fadilah.

Fadilah menegaskan, Koalisi Gratispol Watch akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola program Pendidikan Gratispol. Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan hak masyarakat atas pendidikan dapat terpenuhi secara adil.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini bukan untuk menghambat program Gratispol, tetapi memastikan program ini berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa yang berhak,” pungkasnya.

[RWT]